Jakarta - Menteri Basuki Hadimuljono mengungkapkan agenda prioritas pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan (2020-2024), yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur dan lebih banyak mengandeng pihak swasta.
Untuk proyek dengan tingkat kelayakan finansial yang baik akan diserahkan ke swasta.
"Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan bisa mengakselerasi nilai tambah perekonomian masyarakat," ucapnya dalam acara Konstruksi Indonesia (KI) 2019,di JI Expo Kemayoran Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
Menurut dia, kebutuhan Infrastruktur dibangun untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dari peringkat 82 menjadi 52 pada saat ini, dan ditargetkan mencapai peringkat ke 40 di masa datang.
“Untuk proyek dengan tingkat kelayakan finansial yang baik akan diserahkan ke swasta, kalau tidak memenuhi kriteria akan diserahkan ke BUMN,” ucap Menteri Basuki mengutip pesan Presiden Jokowi.
Pembangunan infrastruktur, kata Basuki, harus dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan berbagai produk dalam negeri seperti alat berat excavator, marka jalan, bearing jembatan, water treatment mobile, dan lain-lain.
“Kita tidak bisa bergantung pada negara lain dalam impor yang akan menghambat perkembangan produk dalam negeri. Ada beberapa regulasi yang akan dihapus dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur,”ujarnya.
Dukungan Kadin untuk Pembangunan
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan budget Infrastruktur Indonesia berjumlah Rp 420 triliun untuk tahun 2020.
Bahkan, lanjutnya, pembangunan Ibu Kota Negara baru merupakan pembangunan infrastruktur yang besar dan membutuhkan peran swasta.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruisi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan optimalisasi pembiayaan proyek infrastruktur sangat dipengaruhi oleh terciptanya nilai tambah proyek, jaminan pengembalian pinjaman, dan jaminan keuntungan bagi investor.
Kadin, kata dia, mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur mengajak keterlibatan swasta untuk penyediaan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). []
