Jakarta - Transformasi bisnis yang digagas oleh PT PLN (Persero) diharapkan mampu menciptakan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik yang lebih efisien. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati listrik yang terjangkau, handal dengan tetap mengutamakan kualitas.
"PLN perlu melakukan berbagai upaya optimal agar tercipta biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik yang efisien, sehingga kita dapat menyediakan tenaga listrik yang berkualitas, handal, ramah lingkungan dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia." kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam keterangannya.
Salah satu konsep yang harus dilakukan manajemen PLN adalah tidak kaku, menerapkan human oriented.
Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan PLN, melalui pengaturan manajemen rantai pasok dari energi primer serta menjaga sinergisitas antar stakeholder. "Pengelolaan System Avarage Interruption Duration Index (SAIDI) dan System Avarage Interruption Frequency Index (SAIFI) menjadi penting untuk dilakukan PLN bila ingin mewujudkan hal tersebut," ucap Arifin.
Saat ini, PLN mengusung empat pilar dalam menyosong industri 4.0, yakni green, lean, innovative, dan customer focused. Adaptasi atas perkembangan zaman ini pun diapresiasi oleh Arifin untuk mendorong bisnis yang berkelanjutan (sustainability).

"Saya yakin dengan transformasi PLN bisa mewujudkan bisnis ketenagalistrikan yang lebih sehat dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat, bangsa dan negara," katanya.
Menteri ESDM menyarankan PLN juga meningkatkan konsep pelayanan yang lebih memprioritaskan pelanggan. Kepuasan dan kedekatan dengan pelanggan akan menjadi titik penting bagi keberlangsungan usaha. "Salah satu konsep yang harus dilakukan manajemen PLN adalah tidak kaku, menerapkan human oriented," tutur Arifin.
Ia menambahkan pemerintah terus berkomitmen mendukung proses transformasi bisnis yang dilakukan oleh PLN, terutama dalam efisiensi BPP listrik. Beberapa langkah kebijakan yang sudah diimplementasikan antara lain, kebijakan energi primer pembangkit batubara dan gas, pengaturan harga pembelian tenaga listrik dari IPP berdasarkan BPP, optimalisasi energi mix pembangkitan dengan mengurangi pembangkit BBM.
Menurut Menteri ESDM, ada juga pengendalian biaya pembentuk BPP baik fixed cost dan fuel cost. Selain itu juga pengendalian efisiensi penyedian tenaga listrik dari pembangkitan melalui pengaturan spesifik fuel consumption pembangkit oleh pemerintah serta sisi penyaluran melalui pengaturan susut jaringan. []
- Baca Juga: Keuangan PLN Berdarah-darah Gegara Oversupply Listrik
- Menteri ESDM Minta Proyek Smelter Freeport Dipercepat