Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak mempermasalahkan keterbatasan anggaran. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tetap optimistis dapat menjalankan program prioritas dengan baik. "Intinya bagaimana kita bisa mengawal APBN tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan lain-lain," katanya di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020 seperti dikutip dari Antara.
Edhy mengakui anggaran KKP tahun 2020 yang sebesar Rp 6,5 triliun dinilai masih kurang untuk melaksanakan tugas-tugas di kementerian. "Kalau lihat dari anggaran memang relatif kecil. Saya yakin hitungannya hanya 10 persen kemampuannya untuk mem-backup program nasional kita," ujarnya.
Untuk itu, Edhy meminta kepada seluruh staf KKP agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan contoh kepada pelaku usaha dalam melaksanakan program prioritas di tengah keterbatasan anggaran. "Kita beri contoh kepada pelaku usaha, dengan anggaran yang terbatas bisa menentukan program prioritas, menunjuk daerah yang lebih rajin dan aktif," katanya.
Dengan begitu, katanya, pelaku usaha akan turut ikut membangun program prioritas. "Kita memang masih membangun model, sebetulnya yang sudah ada tinggal dimantapkan, bagaimana budi daya kepiting, udang, hingga lobster," ucap Edhy.
Suasana kesibukan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Kota Banda Aceh, Aceh pada Sabtu 21 Desember 2019 pagi. (Foto: Tagar/Muhammad Fadhil)Menurutnya, komunikasi dan keterbukaan menjadi faktor penting. Dengan begitu, bakal tercipta koordinasi yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha maupun nelayan. "Pak Presiden (Joko Widodo) memerintahkan dua hal, pertama bangun komunikasi dengan nelayan. Artinya apa? Luas sekali, meski kelihatannya satu kalimat. Intinya, sebagai menteri mampu mengakomodir semua kepentingan di sektor ini, mau nelayan perorangan, kelompok, korporasi, provinsi kabupaten kota, hingga nelayan skala industri. Ini semua harus diatur supaya tetap berdampingan," jelas Edhy.
Kedua, lanjut Edhy Prabowo, Presiden Jokowi memerintahkan KKP membangun budidaya perikanan atau akuakultur. Indonesia memiliki lahan perikanan budidaya laut cukup luas yang harus mampu memberikan manfaat. "Di sini potensinya besar, dan itu benar. Saya lihat kita sudah melakukan eksploitasi itu pun belum maksimal, baru 10 persen. Jangan bicara 90 persen sisanya, bicara yang 10 persen ini saja kalau kita optimalkan, akan banyak manfaatnya. Lapangan pekerjaan baru tercipta, pendapatan baru akan muncul, devisa negara akan terangkat," katanya.[]
