Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengajukan penambahan anggaran ke DPR RI sebesar Rp 1,3 triliun. Penambahan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI). Usulan ini disampaikan Karding setelah rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI, yang berlangsung pada Rabu (22/1/2025).
Karding menyatakan bahwa usulan anggaran tambahan ini mendapat sambutan positif dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi IX. "Ini adalah usulan untuk anggaran belanja tahunan, dan kami mengusulkan tambahan sebesar Rp 1,3 triliun. Alhamdulillah, seluruh pimpinan dan anggota Komisi IX memberikan dukungan," ujar Karding.
Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya prioritas pada perlindungan dan pemberdayaan PMI. Mereka berharap anggaran ini dapat terealisasi dan digunakan secara efektif. "Dengan catatan bahwa cita-cita idealis kita untuk melakukan pelindungan, pemberdayaan, dan pelayanan yang baik terhadap PMI harus terus meningkat dari tahun ke tahun," ungkap anggota Komisi IX.
Karding menjelaskan bahwa sekitar 91% dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan PMI. Pihaknya juga berencana untuk memperbaiki pelayanan di semua aspek yang terkait dengan PMI. "Utamanya, lebih banyak di angka 91% untuk kegiatan-kegiatan penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan. Target penempatan kita meningkat dari 267 ribu menjadi 400 ribu, sehingga kami harus memperkuat sumber daya manusia," kata Karding.
Selain itu, Karding berharap Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan negara-negara di Eropa, selain Jerman. Saat ini, anggaran Kementerian P2MI masih berada di angka Rp 494 miliar. "Kami sedang menjajaki beberapa negara di Eropa selain Jerman. Kami berharap pasar baru ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi PMI Indonesia," tambahnya.