Miris, di Kalteng Ada 128 Ribu Rumah Tak Layak Huni

Pemprov Kalteng mengusulkan bantuan bedah rumah ke pusat sebanyak 4.000 unit rumah.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung. (Foto: Tagar/Tiva Rianthy)

Palangka Raya - Pemprov Kalimantan Tengah atau Kalteng mencatat masih ada 128 ribu rumah tak layak huni di wilayahnya. Lewat bantuan program bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rumah tak layak huni bisa dikurangi. 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kalteng Leonard S Ampung mengatakan pihaknya tiap tahun mengusulkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke pemerintah pusat. Tahun ini jumlah bantuan stimulan mencapai 4.000 unit rumah. 

"Dalam anggaran perubahan, akan diusulkan tambahan unit karena rumah tidak layak huni di Kalteng ada 128.000 unit lebih," kata dia di Palangka Raya, Selasa, 7 Desember 2019.

Menurut Leo, sapaan akrab Leonard, 4.000 BSPS ke Kalteng tersebut tidak termasuk Kota Palangka Raya. Kota tersebut tidak mendapat BSPS karena sudah ada program serupa, yakni Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh.

Dalam anggaran perubahan, akan diusulkan tambahan unit karena rumah tidak layak huni di Kalteng ada 128.000 unit lebih.

Lebih lanjut Leo menjelaskan, BSPS sebanyak 4.000 unit rumah yang masuk APBN murni tersebut sama dengan tahun 2019. Totalnya senilai Rp 70 miliar. Masing-masing penerima BSPS akan mendapat stimulan Rp 17,5 juta. Rincinya, Rp 15 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta upah tukang.

BSPS diberikan langsung kepada masyarakat yang telah melalui verifikasi. Di antaranya berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, belum pernah menerima bantuan yang sama dan bisa menunjukkan legalitas tanah.

Leo berharap adanya kolaborasi antarkabupaten untuk menganggarkan bantuan stimulan serupa. Memang ada juga bantuan yang digelontorkan dari dana alokasi khusus tapi langsung ke kabupaten.

Ditambahkan, masyarakat sangat antusias dan merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Sebab menempati rumah layak huni sangat diidamkan. Sekaligus secara kewilayahan dapat mengurangi tingkat kekumuhan menuju lingkungan yang sehat. []

 Baca juga: 

Berita terkait
Kementerian PUPR Bedah Seribu RTLH Kota Pariaman
Kementerian PUPR melakukan program bedah rumah di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sebanyak 1.000 unit RTLH mendapatkan bantuan.
Kementerian PUPR Siap Bedah 450 RTLH di Lampung
Kementerian PUPR menyatakan siap membantu Pemerintah Kabupaten Way Kanan di Provinsi Lampung dengan melakukan bedah rumah tidak layak huni (RTLH).
Strategi Kementerian PUPR untuk Program Satu Juta Rumah
Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah strategi dan inovasi khusus untuk pelaksanaan Program Satu Juta Rumah ke depan.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)