Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo, Moeldoko dan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir disebut-sebut menjadi jagoan potensial Jokowi di Pipres 2024.
Presiden Jokowi memberikan arahan kepada relawan yang mengindikasikan pada dua tokoh potensial bakal calon presiden tahun 2024, yaitu Moeldoko dan Erick Thohir.
Direktur Rumah Politik Fernando Emas mengatakan berdasarkan peran yang diberikan Presiden Jokowi terdapat dua nama yang potensial dipersiapkan Jokowi untuk menggantikannya, yaitu Moeldoko dan Erick Thohir.
“Prediksi ini berdasarkan yang kita lihat sesuai jabatan yang diberikan kepada pak Moeldoko, jadi sebagai orang yang sangat dekat dengan pak Jokowi dan saya melihat ini merupakan tahapan training pada pak Moeldoko untuk mempersiapkan betul dapat melanjutkan kepemimpinan Jokowi,” ujar Fernando Emas, saat wawancara di Kanal YouTube Tagar TV, Jumat, 18 Juni 2021.
Untuk Erick Thohir menurut saya wajar walaupun muda dia diberikan kepercayaan oleh Pak Jokowi dan inilah kehebatannya Pak Jokowi yang selalu ingin memberikan sebuah nilai yang berbeda.
Direktur Rumah Politik Fernando Emas saat diwawancarai tim Tagar TV Cory Olivia. (Foto: Tagar/Selfiana)
Ia mengatakan dibeberapa kesempatan terlihat Presiden Jokowi memberikan kesempatan pada Moledoko misalnya, saat pengambil alihan Taman Mini dari keluarga cendana yang saat itu memberi konferensi pers adalah Moeldoko.
Hal tersebut menjadi bentuk kepercayaan Presiden Jokowi terhadap Moeldoko, kata Fernando, seolah benar-benar dipersiapkan sebagai penggantinya nanti untuk meneruskan kepemimpinannya.
“Lalu jika kita lihat Erick Thohir dengan jabatannya yang begitu kuat dan hebat tentunya itu juga bisa jadi kesempatan buatnya untuk menata kekuatan yang berbeda dengan kementerian-kementerian lain yang saya kira agak kurang,” ujarnya.
Terkait dengan kemelut yang dihadapi Moeldoko dengan partai Demokrat, Fernando menilai bahwa Moeldoko mencoba mendobrak sistem demokrasi di partai politik.
“Saya sangat mengapresiasi Pak Moeldoko karena bagaiamana pun juga beliau sudah memberikan satu pelajaran bagi masyarakat agar demokrasi di partai politik itu benar-benar jalan,” katanya.
Ia juga mengatakan sampai saat ini Moldoko masih bertahan pada kabinet pemerintahan Jokowi dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang berarti Presiden Jokowi sendiri tidak mempermasalahkan kemelut tersebut.
“Untuk Erick Thohir menurut saya wajar walaupun muda dia diberikan kepercayaan oleh Pak Jokowi, dan inilah kehebatannya Pak Jokowi yang selalu ingin memberikan sebuah nilai yang berbeda,” katanya.
Seperti yang diketahui, kata Fernando, dalam kabinetnya Jokowi mengangkat Moeldoko yang selama ini dianggap sebagai kepercayaan SBY ,dan melibatkan Lutfi sebagai Menteri Perdagangan yang dianggap dekat dengan SBY yang pada akhirnya berikan kekuasaan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
- Baca Juga: Rocky Gerung: Moeldoko Gagal Kudeta Demokrat
Menurut Fernando ini merupakan sebagai langkah untuk Jokowi membuat perubahan setelah masa kepemimpinannya dengan adanya nilai yang berbeda.
“Misalnya dengan menghadirkan Erick Thohir yang berarti kan tidak harus orang Jawa yang menjadi Presiden RI di 2024 nanti dan membuka kesempatan bagi semua kalangan,” ujarnya.
Namun, lanjut Fenando, tidak dapat dipungkiri Moeldoko dan Erick Thohir tidak memiliki kendaraan politik yang akan menjadi hambatan untuk maju pada Pilpres 2024.
“Walaupun begitu tetap ada banyak cara yang bisa dilakukan seperti lobi-lobi politik kepada Perpol yang belum memiliki pasangan, lalu melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi mengenai President Treshold yang 20 persen dan masih banyak lagi,” ucapnya.
Dengan melihat uji materil pada verifikasi partai politik pada saat itu MK sudah memutuskan semua partai politik wajib ikut verifikasi di KPU dan pada uji materiil yang kedua hasilnya berbeda.
Hal ini dilakukan, kata Fernando, agar semua partai politik yang memiliki kursi di senayan tidak lagi di ikut sertakan dalam verifikasi faktual dan hanya administrasi.
“Sehingga bisa saja nanti hakim MK mengambil titik tengah memutuskan semua partai politik peserta pemilu 2019 bisa mencalonkan presiden. Jadi misalnya PSI, PKPI bisa mengajukan dan ini kesempatan,” ucapnya. []