Semarang - Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah Jawa Tengah menyayangkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mewacanakan penuntupan SMP Muhammadiyah di Purworejo. Gagasan itu menyusul kasus perundungan yang menimpa salah satu siswi sekolah tersebut, CA, 16 tahun.
Ketua Majelis Dikdasmen Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Iwan Junaedi mengatakan, prinsip sekolah yang dibangun Muhammadiyah itu dari bawah ke atas. Berbeda dengan sekolah negeri yang dari atas ke bawah. "Sekolah Muhammadiyah untuk melayani masyarakat. Jadi menjadi hak masyarakat," katanya, saat ditemui Tagar, Jumat,14 Februari 2020.
Soal kasus penganiayaan tersebut ia meminta publik tak langsung menyalah Muhammadiyah. Peristiwa itu, kata dia, bukan menjadi wajah Muhammadiyah secara kelembagaan. "Jangan langsung menyalahkan Muhammadiyah," ujar dia.
Sekolah Muhammadiyah untuk melayani masyarakat. Jadi menjadi hak masyarakat.
Iwan menjelaskan SMP di Purworejo itu merupakan sekolah kecil yang hanya memiliki 21 murid. Rinciannya, kelas VII ada enam murid, kelas VIII ada enam murid dan kelas IX ada sembilan murid. "Di kelas VII dan IX, murid perempuan masing-masing ada dua. Sedangkan di kelas VIII hanya satu murid perempuan. Itu yang kemarin viral," ucapnya.
Atas kondisi itu, Iwan meminta pemerintah tidak bertindak gegabah dengan akan menutup sekolah tersebut. "Dalam hal ini kita harus bijak menyikapinya. Pemerintah tidak boleh lepas tangan. Jadi tidak semata-mata Muhammadiyah disalahkan," katanya.
Iwan menambahkan sampai saat ini belum ada komunikasi langsung dengan Pemerintah Jawa Tengah. "Belum ada komunikasi secara langsung. Ya hanya lewat pesan," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengaku geram saat melihat video berdurasi yang mempertontonkan aksi perundungan di SMP swasta di Purworejo.
Untuk itu, orang nomer satu di Jateng ini berencana mengumpulkan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk mengevaluasi persoalan ini. Dia akan meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan membahas kemungkinan menutup atau melebur sekolah dengan sekolah di sekitarnya.
“Sekarang saya lagi minta regulasinya ditata dan minta kepada semua pemangku kepentingan pendidikan yang begini boleh gak sih dilikuidasi? Saya kira kalau enggak ada muridnya atau enggak bisa keluar solusi dengan baik, ditutup saja atau digabung dengan sekolah kiri kanannya,” ucap dia. []
Baca juga:
- Pandangan Muhammadiyah Terhadap Gus Solah
- Bahas Ekraf, Pemuda Muhammadiyah Merapat ke Jokowi
- Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haramkan Vape
