Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan anggota parlemen terbuka menerima masukan masyarakat terkait demonstrasi berbagai elemen yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law menyoal pasal-pasal dalam RUU tersebut yang menjadi sorotan publik.
"DPR periode ini akan lebih terbuka, kami sedang reses, kami persilakan kepada unsur masyarakat menyatakan keberatan, namun mungkin memberikan usulan-usulan terhadap perbaikan dalam pasal di RUU Cipta Kerja," kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.
Sehingga pasal-pasal yang dinilai kontroversial itu dapat dicarikan solusinya.
Dia mengatakan pada prinsipnya DPR mempersilakan semua unsur masyarakat mengemukakan pendapatnya yang telah dijamin konstitusi, dan insititusinya sangat terbuka menerima masukan masyarakat.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, DPR hampir setiap waktu sejak Februari 2020 sudah menerima perwakilan berbagai elemen masyarakat yang menyatakan keberatan atas beberapa pasal dalam RUU Omnibus Law.
"Dan kami juga sepakat dengan beberapa komponen untuk sama-sama membuat tim kecil yang kemudian akan coba melakukan sinkronisasi pasal-pasal, sehingga pasal-pasal yang dinilai kontroversial itu dapat dicarikan solusinya," ujarnya.
Terkait rencana demo yang menolak RUU Omnibus Law di beberapa kota, Dasco mengingatkan agar pelaksanaannya memerhatikan dampak terhadap masyarakat sekitar.
Dia menilai para pengujuk rasa harus bersikap dewasa dan biasanya sudah memperhatikan aspek-aspek soal ketenteraman kemudian ketertiban dan lain-lain. []