Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan jadi ajang pembuktian pada pihak yang meragukan Firli Bahuri CS yang terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.
Kendati sempat ada anggapan bahwa OTT terhadap Wahyu memang kerja penyelidikan dan penyadapan kepemimpinan sebelumnya, yakni Agus Rahardjo CS.
"Mau lama, mau bertahun, berapa puluh tahun juga enggak ada urusan. Yang pasti ini KPK Filri telah melakukan nyata dan publik Indonesia tahu," ucap Ngabalin di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020 dini hari. (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)OTT terhadap komisioner KPU itu, kata dia sekaligus menepis anggapan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius dalam memberantas korupsi di Indonesia. Apalagi, publik sempat ragu dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK yang sebelumnya tidak ada dalam undang-undang KPK.
"Saya mau tekankan sekali lagi, revisi yang kita ribut-ributkan itu adalah rencana Bapak Presiden memperkuat KPK. Itu sebabnya hari ini bisa kita lihat KPK tidak main-main loh," ujarnya.
Pada awal 2020, KPK telah melakukan dua kali OTT. Pertama terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yaitu dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
OTT kedua yang dilakukan KPK ternyata menjaring Komisioner KPU yang kini mengundurkan diri dari jabatannya Wahyu Setiawan lantaran diduga menerima suap untuk mengatur proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. []
