Jakarta - Imam Besar FPI Rizieq Shihab mengklaim pemerintah sedang membikin sinetron pengasingan untuknya. Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menyebut siap menyambangi DPR untuk mengurus masalah itu.
Hampir dua tahun hak politik dan hak asasi beliau sangat terganggu dan ini menyangkut pelanggaran HAM yang harus segera dihentikan.
Slamet meminta agar upaya pencekalan dan pengasingan terhadap Rizieq dihentikan dan hak asasinya dipulihkan.
"Kita meminta kepada pihak-pihak yang selama ini secara terselubung melakukan upaya-upaya pengasingan politik kepada HRS agar segera dihentikan, dan segera hak asasi beliau dipulihkan sebagai anak bangsa," kata Slamet di Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2019.
Suasana Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2019. (Foto: Tagar/Fernando P)Slamet mengatakan selama Rizieq pergi umrah ke Arab Saudi bersama keluarganya atas dasar nazar kekalahan asuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, hak politik sang imam tersebut terganggu.
"Karena, hampir dua tahun hak politik dan hak asasi beliau sangat terganggu dan ini menyangkut pelanggaran HAM yang harus segera dihentikan," tambahnya.
Pihaknya, kata Slamet, telah mengurus kepulangan Rizieq ke Jakarta dari Arab Saudi. Termasuk, kata dia, mendorong agar pencekalan terhadap Rizieq dicabut.
Namun, upaya pihaknya bertemu Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dan Kedutaan Besar Arab Saudi belum membuahkan hasil. Dalam jangka waktu dekat, langkah untuk menyerukan kepulangan Rizieq akan dilakukan Selamet ke legislatif.
"Segera menghentikan upaya pengasingan politik, mencabut cekal dan sekaligus melepaskan hak asasi beliau. Kemarin sudah diterima Kemenlu dan kemudian Kemenko Polhukam. Kita juga sudah mendatangi Kedubes Arab Saudi yang ada di Indonesia, dan Selasa (3 Desember 2019) Insha Allah kita ketemu DPR untuk bisa menghentikan itu semua," katanya.
Menurut Slamet, sepatutnya kepulangan Rizieq ke Indonesia tidak terkendala karena pihaknya sudah menghubungi banyak lembaga yang berurusan langsung dengan hal ini.
"Kemenlu akan mempelajari, begitu juga dengan Kemenko Polhukam juga akan mempelajari. Padahal kalau kita pikirkan, kita sudah minta penjelasan kepada duta besar Saudia Arabia di sana dan utusan Habib Rizieq sudah mendatangi mereka," tuturnya. []
Baca juga:
- Rizieq Shihab: Pemerintah Bikin Sinetron Pencekalan
- Reuni 212, Rizieq Shihab Cerita Berhadapan Intelijen
- Reuni 212: Anies Baswedan Gubernur Indonesia
- Massa Reuni 212 Sebut Sukmawati Si Busuk
- Mahfud Menduga Rizieq Shihab Bermasalah di Arab
