Jakarta, (Tagar 26/9/2017) - Pansus Angket KPK DPR melaporkan kinerjanya selama 60 hari dalam rapat Paripurna, Selasa (26/9). Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, laporan membahas soal temuan Pansus selama ini.
Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi mengungkapkan bahwa laporan yang disampaikan bukan laporan hasil sementara.
"Kami akan melaporkan apa yang telah kami kerjakan selama 60 hari ini, jadi temuan-temuan apa saja yang telah kami lakukan dan akan kami sampaikan kepada publik hasil temuan-temuan tersebut biar diketahui oleh seluruh anggota DPR RI juga seluruh masyarakat," ungkapnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/9).
Mengenai perpanjangan masa Pansus, menurutnya, tergantung pimpinan KPK. Karena kinerja Pansus harus ada konfirmasi dari pimpinan KPK sebagai objek Pansus. Laporan Pansus Angket KPK dinilai kurang adil jika hanya dari satu pihak saja.
"Selama pimpinan KPK itu tidak hadir maka kami menganggap bahwa laporan itu kurang baik karena itu kami akan menunggu pimpinan KPK itu untuk hadir," jelasnya.
Jika pimpinan KPK tak kunjung hadir juga, politisi Nasdem ini menilai merupakan bentuk pengingkaran pimpinan terhadap kehormatan lembaga negara, dalam hal ini Pansus Angket KPK di DPR, Pemerintah, maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal hasil putusan sela MK mengatakan kinerja Pansus Angket KPK ini sah.
"Jadi kalau sampai sekarang ini pimpinan KPK menyatakan tidak sah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi itu adalah sebuah pengingkaran terhadap tugasnya dalam rangka penghormatan terhadap lembaga lembaga yang ada," pungkasnya. (nhn)
