Jakarta - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Syarief Hasan enggan berspekulasi terkait pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman di DPP PKS, Rabu, 30 Oktober 2019.
Syarief hanya mengatakan pertemuan keduanya bagus. "Komunikasi pimpinan dan antar ketua umum partai politik seperti yang dilakukan Partai NasDem, itu bagus-bagus saja," ucap Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 1 November 2019 seperti dilansir dari Antara.
Sebagai partai politik yang saat ini berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kata dia, Partai Demokrat pun tidak akan menutup diri untuk tetap silaturahmi dengan partai politik pendukung pemerintahan. Misalnya suatu hari bersilaturahmi dengan Partai NasDemn.
"Kalau kami diajak bertemu, ya sangat bersedia," tuturnya.
Tapi, Syarief menegaskan setiap silaturahmi atau pertemuan yang dilakukan partainya dengan partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak dapat diartikan sebagai ciri merapatnya Partai Demokrat.
"Kalau soal bergabung dalam koalisi, itu nanti dulu. Yah kita kan bicarakan soal komunikasi, kalau komunikasi tentunya kita sangat welcome sekali," ujar dia.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari/hp)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul berlangsung di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2019. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga kesepakatan, yakni pertama memperkuat fungsi check and balance di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meski partai NasDem dan PKS memiliki perbedaan sikap politik.
"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia," ucap Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal.
Kedua, Partai NasDem dan PKS sepakat untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dan ketiga mewariskan sejarah kerja sama para pendiri bangsa. []
