Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai ada kekhawatiran dari partai lain bila kursi Wakil Gubernur DKI ditempati kader PKS. Musababnya elektabilitas PKS dapat terdongkrak saat Pilkada DKI 2022.
"Posisi wagub DKI berdampak pada peningkatan elektoral PKS, pasti ada kekhawatiran dari partai lain," kata mantan Ketua Majelis Pertimbangan PKS Jakarta kepada Tagar, Kamis, 26 Desember 2019.
Sebab itu perundingan untuk kursi wagub DKI sangat alot. Pembahasannya hingga saat ini belum masuk ke meja Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) lantaran terseok-seok di pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur.
"Kedua Dewan (DPRD DKI) masih menganggap belum clear (kesepakatan) PKS ama Gerindra," ujarnya.
Menurut Arifin, bolanya saat ini ada di Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi. Bila Prasetyo menyetujui, undangan meluncur ke anggota DPRD DKI untuk menggelar Rapimda. Namun, kata Arifin, hingga akhir tahun 2019 undangan Rapimda juga belum keluar dari ruangan Prasetyo.
Partai lain tolong hormati fatsun. Itu (kursi Wagub DKI) kan jatah PKS, sesuai kesepatan Gerindra.
Padahal, kata Arifin, sebelumnya telah terbentuk kesepakatan antara Gerinda dan PKS soal jatah kursi wagub DKI milik PKS. "Itu kan sudah selesai, tinggal disepakati di Rapimda," ujar Arifin.
Namun, dalam perjalanannya, Gerindra malah mengeluarkan empat nama untuk diusulkan menjadi cawagub. Arifin menganggap, ada dorongan dari Gerindra mengubah kesepakatan yang telah dibentuk di awal.
"Ada kesan Gerindra melakukan manuver agar calon yang masuk jangan semuanya dari PKS," katanya.
Dia berharap, Rapimda Cawagub dapat digelar awal tahun 2020. Ini senada dengan apa yang disampaikan Ketua DPRD pada saat memimpin rapat badan anggaran. "Pak Pras bilang, ia mengagendakan di bulan Januari 2020," tuturnya.
Kepada Gerindra, Arifin juga berharap agar partai yang dikepalai Prabowo Subianto tersebut legawa. Dia meminta agar Gerindra menghormati etika politik yang telah disepakati keduanya perihal kursi wagub DKI.
"Kita optimis (PKS dapat Wagub). Partai lain tolong hormati fatsun. Itu (kursi Wagub DKI) kan jatah PKS, sesuai kesepatan Gerindra," katanya.
Permasalahan ini, kata Arifin, hanya berkutat di antara PKS dan Gerindra. Dia menilai partai lain di DPRD DKI Jakarta tidak ikut campur. Dengan kata lain, menanti hasil akhir dari kesepakatan dua partai itu. "Kalau kita tanya ke fraksi lain, mereka bilang, kami menunggu bagaimana kesepakatan PKS dan Gerindra," tuturnya.
Baca juga:
- Kursi Wakil Anies Baswedan Berdebu, Pemprov DKI Tercoreng
- PKS Optimis, 2020 Anies Baswedan Tidak Menjomblo