Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menginstruksikan seluruh kader untuk bersiaga menghadapi upaya-upaya yang ingin mengganggu stabilitas partai menjelang Kongres V yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyampaikan hal ini dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (19/12) malam.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap sejumlah baliho yang bertebaran di berbagai tempat, yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang diperpanjang sejak Juni lalu. Ronny menegaskan bahwa kondisi ini telah menciptakan situasi siaga-1 di internal PDIP, dan partai siap memberikan reaksi terhadap upaya-upaya yang bertujuan untuk mengacaukan partai menjelang kongres.
PDIP menduga ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengganggu kepemimpinan Megawati dan struktur partai. Ronny menyebut bahwa kader PDIP merasa marah dengan gerakan-gerakan yang muncul dari luar partai. "Kami mengingatkan bahwa PDIP adalah partai yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024. Struktur kepengurusan baru yang diperpanjang juga telah disahkan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024," jelas Ronny.
Keabsahan ini, menurut Ronny, tidak dapat dibantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDIP dalam menjalankan tugas politiknya. Perpanjangan masa kepengurusan dan kepemimpinan Megawati hingga 2025 telah sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Perpanjangan ini merupakan hak prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan melalui Kongres Partai dan Rakernas V PDIP Tahun 2024.
Dengan instruksi ini, PDIP berharap seluruh kader dapat tetap solid dan fokus pada tujuan-tujuan partai. Partai juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi-informasi yang dapat mengganggu kestabilan internal PDIP. "Kami akan terus berjuang untuk menjaga keutuhan dan stabilitas partai," tegas Ronny.