Perintah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah PDIP menunda perjalanan mengikuti retret di Magelang, menjadi sorotan publik. Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati mengeluarkan surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025), yang memerintahkan semua kepala daerah PDIP untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi instruksi Megawati. Jokowi menekankan bahwa retret kepala daerah merupakan urusan pemerintahan. "Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi. Mantan kader PDIP ini mengingatkan para kepala daerah yang dipilih rakyat seharusnya tetap hadir dalam acara tersebut untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, kemudian menanggapi pernyataan Jokowi. Said menegaskan bahwa instruksi Megawati merupakan urusan internal partai. "Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar," ujar Said saat diwawancarai di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar No. 27A, Menteng, Jakarta Pusat. Said tidak memberikan respons lebih lanjut terkait pernyataan Jokowi, hanya menyebut dirinya akan mendapatkan tugas dari Megawati.
Surat instruksi Megawati juga mencakup poin-poin penting lainnya. Selain meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Magelang, Megawati juga memerintahkan mereka untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap panggilan pihak partai. "2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua instruksi tersebut. Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.
Peristiwa ini menunjukkan dinamika internal PDIP yang semakin rumit, terutama setelah penahanan Hasto. Instruksi Megawati dan respons Jokowi mencerminkan perbedaan pandangan antara partai dan pemerintah dalam mengelola situasi yang sedang berlangsung. Publik kini menantikan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kedua pihak.