Pemerintah Indonesia Sesuaikan Persiapan Haji 2027 dengan "Time Line" Arab Saudi

Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah bakal menyesuaikan persiapan penyelenggaraan haji 1448 Hijriah/2027.
Pemerintah Indonesia Sesuaikan Persiapan Haji 2027 dengan "Time Line" Arab Saudi. (Foto: Tagar/Dok ist)

TAGAR.id, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah bakal menyesuaikan persiapan penyelenggaraan haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dengan time line atau lini masa yang telah diserahkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Kami sudah menerima time line haji dari Pemerintah Arab Saudi, dimana kami sudah terima dokumennya pada tanggal 13 Dzulhijah kemarin,” ujar Menhaj Irfan saat memimpin kepulangan tim Amirul Hajj di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan dalam dokumen tersebut Pemerintah Arab Saudi menetapkan rasio tenaga kesehatan sebanyak 1,5 dokter dan 1,7 perawat untuk setiap 1.000 peserta haji.

Dengan kuota jamaah Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu orang, kebutuhan tenaga kesehatan diperkirakan mencapai sekitar 300 dokter dan hampir 400 perawat.

“Dan ini belum bisa kita penuhi, karena itu tahun 2027 kita harus bekerja keras untuk memenuhi itu,” ujar Menhaj Irfan.

Selain itu Pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa proses kontrak layanan haji harus dilakukan melalui platform Nusuk dan pembayaran menggunakan sistem e-wallet.

Menurut Menhaj Irfan, Pemerintah Arab Saudi terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Nusuk guna mempermudah seluruh proses pelayanan jamaah haji.

“Ini semakin ke sini Pemerintah Arab Saudi semakin memaksimalkan penggunaan aplikasi e-Nusuknya, sehingga akan lebih memudahkan bagi semua jamaah,” kata Menhaj.

Dokumen lini masa tersebut juga memuat persyaratan kesehatan jamaah serta ketentuan mengenai jumlah maksimal syarikah yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan haji.

Menhaj Irfan mengatakan Pemerintah Indonesia akan membahas kembali ketentuan penggunaan satu syarikah karena jumlah jamaah Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu orang berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya.

“Memang disebutkan itu adalah ada syarikah hanya dibolehkan satu, tapi kita akan coba membicarakan kembali karena jamaah kita lebih dari 200 ribu sehingga kalau satu syarikah itu agak menyulitkan,” kata Menhaj.

Ia menambahkan pemerintah juga telah menerima jadwal pembayaran dari Arab Saudi dan akan menyesuaikannya dengan perencanaan nasional.

"Kami akan segera menyusun time line haji Indonesia agar selaras dengan time line Pemerintah Arab Saudi sehingga persiapan haji 2027 dapat berjalan sebaik-baiknya," kata Menhaj Irfan.

Pada kesempatan itu ia mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang secara umum telah berjalan sesuai harapan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada DPR RI, termasuk Tim Pengawas Haji DPR, berbagai kementerian dan lembaga, serta insan media yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH).

Menurut dia, dukungan media sangat membantu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan keluarga jamaah di Tanah Air.

"Mereka menyampaikan informasi ke Tanah Air sehingga memudahkan dan menenangkan keluarga jamaah di tengah berbagai informasi di media sosial yang terkadang tidak jelas sumbernya," kata Menhaj Mochamad Irfan Yusuf.

Berita terkait
Menhaj: Jika Biaya Haji Naik, Presiden Minta tak Dibebankan ke Jamaah
Presiden Prabowo Subianto meminta apabila biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 harus mengalami kenaikan akibat lonjakan harga avtur global.
KPK Sebut BPK Masih Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menghitung kerugian keuangan negara.
Resmi Jadi Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Punya Harta Rp 16 Miliar
Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan resmi dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah.