Pemerintah berencana menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk 16 juta masyarakat kurang mampu. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengalihkan anggaran bansos sebesar Rp16,6 triliun ke Perum Bulog. Tujuannya, agar Bulog memiliki dana yang cukup untuk menyerap 3 juta ton beras dari petani.
"Fokusnya kemarin pemindahan Rp16,6 triliun ke Bulog, supaya Bulog itu punya kas di depan. Jadi Pak Presiden (Prabowo Subianto) perintahnya tegas bahwa itu harus diserap. Ini uangnya (Rp16,6 triliun)," kata Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (4/2). Penghentian ini akan berlaku sementara untuk bulan Januari dan Februari, dengan tujuan mendorong kenaikan harga gabah di tingkat petani.
Arief menekankan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan stabilitas harga gabah di tingkat petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. "Untuk sementara Januari, Februari kita setop Bulog supaya kita bisa dorong harga gabah di petani itu bisa naik," jelasnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi petani dan memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri.
Ketika ditanya apakah penghentian bantuan pangan akan berlangsung selama enam bulan, Arief menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak benar-benar dihentikan, melainkan dialokasikan terlebih dahulu untuk penyerapan gabah dan beras. "Anggaran ini hanya dialihkan sementara, bukan dihentikan. Setelah penyerapan gabah selesai, penyaluran bansos beras akan kembali dilanjutkan," tambahnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat kurang mampu dengan kepentingan petani dan ketahanan pangan nasional. Dengan pengalihan anggaran ini, diharapkan harga gabah dapat meningkat, sehingga petani mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan stabilitas pangan tetap terjaga.