Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan telemedis sebagai layanan kesehatan jarak jauh memungkinkan pasien dan tenaga kesehatan berdiskusi tanpa harus bertatap muka. Menurutnya, terobosan itu harus terus dikembangkan di tengah pandemi Covid-19.
Johnny menyampaikannya saat membuka diskusi Publik Telemedisin untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Sabtu 22 Agustus 2020.
Katadata juga mencatat terjadi lonjakan kunjungan ke aplikasi telemedis sebesar 600 % selama masa pandemi.
Keberadaan layanan telemedisin, kata dia, selaras dengan agenda pemerintah dalam percepatan transformasi digital. "Dengan cara ini, tidak sedikit masyarakat yang telah beralih ke layanan telemedis," kata Johhny lewat keterangan resminya.
Mengutip data McKinsey (2000), Johnny menyatakan bahwa 44 % responden menyatakan bahwa mereka beralih dari konsultasi tatap muka ke konsultasi daring. "Katadata juga mencatat terjadi lonjakan kunjungan ke aplikasi telemedis sebesar 600 % selama masa pandemi," ujarnya.
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 6 Agustus 2020. Simulasi tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan tenaga medis dalam penanganan dan pengujian klinis tahap III vaksin Covid-19 produksi Sinovac kepada 1.620 relawan. (Foto: Antara/M Agung Rajasa)Menurut Johnny, kebiasaan baru di bidang kesehatan ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa pandemi Covid-19 adalah katalis atau faktor yang mempercepat transformasi digital.
"Momentum yang menurut arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh dilewatkan dan justru harus dimanfaatkan. Upaya ini tercakup dalam bingkai besar agenda Percepatan Transformasi Digital Nasional," tuturnya.
Dalam agenda itu, Johhny juga menyampaikan Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian Kominfo tengah serius melakukan percepatan transformasi digital nasional, dengan lima prioritas sebagai berikut:
Pertama, penuntasan pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di 12.548 Desa/Kelurahan dan 150.000 titik layanan publik (termasuk layanan kesehatan) yang selama ini belum terjangkau layanan internet memadai.
Prajurit TNI AD mendonorkan plasma darahnya di Unit Tranfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. Pengambilan plasma konvalesen pasien sembuh Covid-19 yang menggunakan alat apheresis bertujuan untuk membantu penyembuhan pasien terkonfirmasi Covid-19. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)
Kedua, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang menjadi prasyarat terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia; serta farming dan refarming spektrum frekuensi radio untuk efiensi jaringan maupun pengembangan teknologi 5G.
Ketiga, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan mulai dari level “literasi digital”, “talenta digital”, sampai level “kepemimpinan era digital”.
Keempat, penguatan ekosistem ekonomi digital dengan memfasilitasi program-program seperti UMKM/UMi jualan online, pemanfaatan teknologi digital oleh petani/nelayan, dan pengembangan startup digital.
Terakhir, penyelesaian legislasi primer pendukung ekosistem digital, terutama Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan RUU Cipta Kerja di bidang telekomunikasi/penyiaran yang diharapkan mampu mendorong akselerasi digitalisasi televisi nasional.
