Penyidik dari kejaksaan yang menangani kasus darurat militer 3 Desember telah memanggil dan memeriksa Jenderal Park An-su, Kepala Staf Angkatan Darat, yang ditunjuk sebagai Komandan Darurat Militer pada saat itu. Penyidikan dilakukan di Kejaksaan Pusat Seoul dari pukul 18.00 pada8 Desember hingga pukul 02.00 pada 9 Desember, berlangsung selama sekitar 8 jam.
Jenderal Park An-su hadir sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Ia ditunjuk sebagai Komandan Darurat Militer Presiden Yoon Suk-yeol pada 3 Desember, saat darurat militer diberlakukan. Perintah militer pertama yang melarang semua aktivitas politik juga dikeluarkan atas nama Jenderal Park. Namun, dalam penampilannya di DPR pada 5 Desember Jenderal Park menyatakan bahwa ia mengetahui tentang pengumuman darurat militer setelah mendengar pidato Presiden Yoon, dan bahwa ia tidak menulis perintah militer tersebut.
Penyidik kejaksaan menanyai Jenderal Park tentang bagaimana aspek pengumuman darurat militer, termasuk siapa yang memberikan instruksi dan perintah, serta peran yang dimainkannya dalam penyebaran perintah militer dan penempatan pasukan darurat. Penyidikan ini merupakan bagian dari upaya yang luas untuk mengungkap kebenaran di balik pengumuman darurat militer yang kontroversial tersebut.
Pada 8 Desember, penyidik juga memeriksa dan menahan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yanguga menyarankan Presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer. Selain itu, Jenderal Jung Jin-pal, Wakil Komandan Darurat Militer, dan Kolonel Lee Sang-hyun, Komandan Batalyon Paratrooper 1, juga di panggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan.
Kasus darurat militer 3 Desember terus menjadi isu yang sensitif dan kontroversial di Korea Selatan. Penyidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan penjelasan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengungkap kebenaran di balik keputusan yang diambil oleh pemerintah dan militer pada saat itu.