Jakarta - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyarankan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebaiknya diteruskan sampai akhir tahun. Mereka menilai wacana pembukaan sekolah dengan sitem pembelajaran tatap muka di pertengahan November tidak efektif.
"Sebab, mengingat waktu penilaian akhir semester (PAS) yang tinggal 3 minggu lagi. Andaikata sekolah tatap muka kembali, pembelajaran tak akan berjalan efektif dan optimal," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim lewat keterangannya, Senin, 16 November 2020.
SMKN 1 Kudus menggelar simulasi masuk sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat selama 12 hari ke depan. Sekolah tersebut jadi percontohan belajar tatap muka di masa pandemi. (Foto: Tagar/Nila Niswatul Chusna)Satriwan menyebutkan, alasan kenapa pembelajaran tatap muka tidak efektif bila diterapkan pada pertengahan bulan ini karena sekolah dibagi 2 shift, tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler, dan penutupan kantin. Selain itu sekolah juga dilarang mengadakan kegiatan olahraga.
"Hal ini sudah membuat interaksi siswa antar kelas sangat terbatas. Waktu belajar pun terbatas," ujarnya.
Pemda tidak boleh semaunya membuka sekolah tanpa meminta persetujuan dari semua orang tua tanpa kecuali.
Mamandang ketatnya aturan pembukaan sekolah dengan sitem pembelajaran tatap muka, P2G meminta agar daerah-daerah tidak memaksakan belajar tatap muka. "Kami tegaskan, lebih baik PJJ diteruskan sampai akhir tahun," ucap Satriawan.
Di samping itu, Satriwan menekankan pembukaan sekolah harus melalui persetujuan orang tua dan tidak ada pemaksaan bagi orang tua agar anaknya diizinkan belajar tatap muka.
"Pemda tidak boleh semaunya membuka sekolah tanpa meminta persetujuan dari semua orang tua tanpa kecuali. Pemda dan sekolah harus melibatkan orang tua," sambungnya.
Siswa saat mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di SMPN 4 Solo, belum lama ini. Jelang uji coba PTM, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo melarang siswa berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan termasuk ojek online. (Foto: Tagar/Sri Nugroho)
Menurut Satriawan, Kemendikbud dan Kemenag harus turun tangan langsung mengecek kesiapan infrastuktur protokol kesehatan di sekolah. Sarana dan prasarana yang menunjang protokol kesehatan bersifat mutlak tapi banyak sekolah belum menyiapkan dengan sempurna.
"Kemdikbud harus betul-betul memastikan sekolah sudah siap memenuhi sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan, tanpa kecuali," katanya.
