Jakarta - PT Pertamina (Persero) sudah siap mendistribusikan bahan bakar biodiesel B30 di semua terminal bahan bakar minyak (TBBM) dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia. "Kalau ditanya, kami siap," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Sejak awal Desember 2019, PT Pertamina Marketing Operation Region II Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel) sudah mulai mengimplementasikan penyaluran biodiesel B30 ke beberapa TBBM di Sumatera Selatan dan Lampung seperti Kertapati Palembang; Lahat; Lubuk Linggau: Baturaja; dan Panjang Lampung. Hal tersebut untuk memastikan mekanisme penyaluran mulai dari penerimaan bahan baku, proses blending, dan distribusi ke SPBU sudah bisa berjalan dengan baik pada Januari 2020. Biodiesel B30 adalah campuran biodiesel dari nabati sawit sebesar 30 persen pada bahan bakar solar.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo mengatakan pengguna jasa dan asosiasi pemilik kapal sudah bersiap-siap untuk mengimplementasikan bahan bakar biodiesel B30. "Tentunya pemerintah sudah melakukan kajian untuk itu. Kawan-kawan dari pengguna jasa, terutama dari asosiasi pemilik kapal mereka juga sudah mulai bersiap-siap," katanya di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Agus menambahkan pihaknya mendukung program tersebut. Namun untuk ke depannya perlu diadakan yang namanya diskusi, komunikasi serta sosialisasi dengan para pengguna jasa di sektor perhubungan laut. "Termasuk ketersediaan B30 itu sendiri. Nanti perlu dibahas mengenai detailnya," katanya di sela-sela acara diskusi seperti dikutip dari Antara. Menurut Agus, kawan-kawan dari asosiasi dan pengguna jasa yang akan lebih banyak memberikan masukan kalau ke depannya misalnya terdapat hambatan.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan penggunaan B30 akan diluncurkan pada Desember ini. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan peluncuran solar B30 tersebut dijadwalkan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Percepat Pengembangan Biodiesel dan Energi Baru Terbarukan | Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/7/2018). (Foto: Biro Pers Setpres)
Sebelumnya Presiden Jokowi mengadakan pertemuan antara dia dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati membicarakan masalah impor minyak dan gas (migas) serta program B30. "Oh itu urusan migas. Urusan yang berkaitan dengan impor migas, B20, B30," kata Jokowi di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019 seperti dilansir dari Antara.
Menurut Jokowi pembicaraan mengenai migas berkaitan dengan keinginan dia untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Dengan demikian, Pertamina sebagai BUMN kata dia harus mampu mengendalikan impor migas dan menaikan lifting atau produksi migas dalam negeri, salah satunya dengan pembangunan kilang minyak. "Sudah 34 tahun tidak bisa bangun, kebangeten. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," ujarnya.
Biodiesel bukan merupakan konsep baru di Indonesia. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan tes pemanfaatan bahan bakar biodiesel yang ramah lingkungan sejak tahun 2004. Produk pertama yang keluar dalah biodiesel B15 atau campuran bahan bakar 15 persen metil ester asam lemak kelapa sawit dan 85 persen bahan bakar diesel konvensional.
Pemerintah mewajibkan industri untuk memakai bahan bakar biodiesel B15 pada tahun 2015. Setahun kemudian, pemerintah Indonesia menyempurnakan produk biodiesel dengan meningkatkan bahan bakar nabatinya 20 persen dan solar 80 persen atau disebut B20.
Pemerintah Indonesia kembali menyempurnakan pemakaian bahan bakar biodiesel dengan campuran 30 persen biodiesel dan 70 persen solar atau B30, dan mulai melakukan uji coba pada September 2019. Pemerintah menargetkan penggunaan biodiesel B30 bisa diterapkan mulai Januari 2020. Pada akhir 2020, Indonesia diharapkan sudah bisa menggunakan B50 atau bahan bakar dengan komposisi 50 persen biodiesel dan 50 persen solar. Channel News Asia menulis, masyarakat yang tidak ingin menggunakan biodiesel bisa membeli Pertamina Dex dengan harga yang jauh lebih mahal. []
Baca Juga:
