Jakarta - Beberapa perusahaan di China masuk “daftar perdagangan hitam” yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat (AS). Perusahaan itu dituding mendukung pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas minoritas muslim Uighur. Perusahaan Iran dan Rusia juga terkena sanksi.
Washington (baca: pemerintah AS) memperkirakan ada sekitar 14 perusahaan yang berbasis di China yang ikut terlibat melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Provinsi Xinjiang. Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, menyebutkan AS tetap bertekad untuk mengambil tindakan tegas dan jelas terhadap perusahaan yang melakukan hal tersebut.
Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, ingin memberi tekanan terhadap China (Foto: dw.com/id)
Di masa lalu, AS telah menempatkan perusahaan tersebut dalam sebuah daftar karena diyakini mendukung pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Para ahli dan organisasi hak asasi manusia memperkirakan bahwa hingga satu juta orang Uighur, Kazakh, Hui atau anggota minoritas Muslim lainnya telah ditempatkan di kamp-kamp di daerah otonomi Xinjiang.
Sementara itu, pemerintah Beijing menuding kelompok-kelompok Uighur melakukan gerakan separatisme dan terorisme. Para pengamat merujuk pada kamp-kamp reedukasi di mana orang-orang Uighur seturut arahan partai komunis diperlakukan dengan cara yang terkadang brutal. Anggota suku minoritas juga dilaporkan melakukan kerja paksa.
"Kamp pendidikan" untuk Muslim Uighur di Dabancheng, provinsi Xinjiang, China (Foto: Dok/voaindonesia.com/Reuters)Hanya perusahaan China masuk daftar hitam AS?
Tidak hanya perusahaan China baru pertama kali masuk "daftar perdagangan hitam" milik AS. Sebanyak 34 perusahaan telah ditambahkan dalam daftar tersebut karena menurut pemerintah AS mereka terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS dan kepentingan keamanan nasional. Daftar itu mencakup perusahaan yang diklaim telah melakukan perdagangan secara tidak sah dengan Iran dan Rusia atau mendukung militer China.
Perusahaan AS tidak diperbolehkan melakukan bisnis dengan perusahaan dalam daftar tersebut tanpa izin khusus. "Kami akan terus mengontrol ekspor secara intensif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, perusahaan, dan individu yang mencoba mendapatkan barang-barang dari AS untuk kegiatan subversif di negara-negara seperti China, Iran, dan Rusia," kata Menteri Raimondo [ts/yp (dpa, afp)]/dw.com/id. []
