Pesan PP Muhammadiyah soal Pilkada 2020

Pilkada serentak pada 2020 ada 270 daerah. Muhammadiyah berharap pilkada jujur dan kerukunan bangsa tetap terjaga.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung Grha Suara Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat 6 Maret 2020. (Foto: Tagar/Hidayat)

Yogyakarta - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di Indonesia sebanyak 270 daerah. Rinciannyya sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Tentu jumlah yang besar dan perlu antisipasi agar tetap terjaga kerukunan bangsa.

Untuk itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memandang perlu langkah antisipasi agar bangsa Indonesia, terutama di daerah yang menggelar Pilkada, tidak terpecah belah. Kepada semua pihak terutama kontestan pilkada tidak menghalalkan segala cara seperti politik uang. 

"Para kontestan harus memiliki semangat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung Grha Suara Muhammadiyah, Jumat 6 Maret 2020 sore.

Haedar mengatakan pilkada merupakan bagian usaha bersama dalam mewujudkan cita-cita nasional yaitu Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pilkada serentak harus menjadi tonggak mewujudkan cita-cita nasional di masing-masing daerah, sehingga berkembang pesat dan masyarakat sejahtera.

Hindari segala bentuk upaya menghalalkan segala cara, politik uang serta melanggar hukum dan ketertiban sosial.

Menurut Haedar, Pilkada serentak bagi konstestan maupun partai politik pendukung dan elemen masyarakat harus bisa membawa suasana damai, kondusif serta menyebarkan benih kebaikan. Pilkada harus memiliki semangat hidup rukun, perbedaan pilihan harus membawa kemajuan daerah ke arah lebih baik.

Tokoh kelahiran Bandung, Jawa Barat 25 Februari 1958 ini berharap jangan sampai ppilkada justru menyalahi prinsip demokrasi yang berujung mencederai proses reformasi. "Hindari segala bentuk upaya menghalalkan segala cara, politik uang serta melanggar hukum dan ketertiban sosial," ungkapnya.

Lebih lanjut Haedar berpesan, usai pilkada jangan sampai melahirkan sisa politik seperti kerusuhan, perseterun, adu domba, fitnah, hoaks. Bagi kontestan Pilkada yang menang, harus menjadikannya sebagai amanah. Para pendukung tidak perlu melakukan pesta pora kemenangan yang berlebihan karena justru membuat pihak yang kalah terkhianati.

Di sisi lain, bagi yang kalah bisa menerima kekalahan dengan ikhlas dan lapang hati. "Pilkada itu kompetisi. Dalam kompetisi ada yang menang dan kalah, dan itu wajar. Yang kalah legawa tidak perlu memercikkan suasana permusuhan," ujar peraih gelar doktoral di UGM Yogyakarta ini. []

Baca Juga:

Berita terkait
Persiapan Golkar Yogyakarta di Tiga Pilkada
Gandung Pardiman resmi menjabat Ketua DPD I Golkar DIY. Pilkada tiga daerah di Yogyakarta menjadi perhatiannya.
Pilkada Bantul Digoyang Mahar Politik Rp 500 Juta
Pilkada Bantul digoyang isu cawabup Totok Sudarto memberi mahar politik kepada petahana Suharsono. Namun, keduanya membantah tudingan itu.
Ini Pesan Kapolda Maluku Terkait Kamtibmas Pilkada
Polda Maluku menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) membahas situasi keamanan jelang Pilkada serentak empat Kabupatem di Maluku.