Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mempertanyakan keputusan pemerintah yang berencana memberi posisi strategis lain kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Di mata Said Didu, Ahok memiliki rekam jejak profesional yang kurang bersih dalam membangun ibu kota negara.
Dalam catatannya, mantan suami Veronica Tan itu diduga kuat terlibat dalam skandal di salah satu rumah sakit di Jakarta kala masih menjabat sebagai Gubernur DKI.
Baca juga: Mujahid 212 Tolak Ahok Pimpin Ibu Kota Baru
Said Didu: Apakah memang Ahok ditugaskan ke sana untuk membayar utang para cukong yang gagal di Jakarta atau bagaimana.
"Ahok punya track record yang agak jelek tentang membangun ibu kota. Lihat saja kasus Sumber Waras, reklamasi pantai, dan juga Transjakarta, apakah ini mau terulang lagi," ujarnya kepada Tagar, di Jakarta, Minggu, 8 Maret 2020.
Menurut dia, kredibilitas Komisaris PT Pertamina itu perlu dikaji kembali oleh pemerintah menyoal penunjukan sebagai calon Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Said menekankan, jangan sampai program strategis nasional tersebut menemui kendala tersendiri di masa mendatang.
Presiden Jokowi bertemu Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kilang TPPI. (Foto: Instagram/basukibtp)
Kemudian, pria lulusan S3 System Engineering Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menggembar-gemborkan kandidat orang nomor satu di IKN.
Padahal, kata Said, dasar hukum penunjukannya saja belum diakomodir oleh satu pun peraturan perundang-undangan di dalam negeri.
"Yang heran itu adalah ibu kota belum ada landasan hukumnya sudah menunjuk orang. Selain itu dasarnya apa, mengangkat orang tapi barangnya belum ada," kata dia.
Kemudian, Said mencoba menganalisa mengapa Jokowi kembali memberikan kepercayaan kepada koleganya di Pemprov DKI Jakarta tersebut untuk memimpin IKN.
Dia menilai, Ahok memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan cepat. Hal ini menjadi modal tersendiri, yang memang tidak dimiliki pejabat nasional dalam lingkungan birokraksi.
Di sisi lain, Said mengungkapkan perlu pemahaman menyeluruh atas sinyal presiden yang dikirim kepada Ahok menyoal kepengurusan Ibu Kota Negara, agar tidak muncul agenda-agenda lain yang menjadi dasar pengangkatan suami Puput Nastiti Devi itu.
Baca juga: Keputusan Jokowi Pilih Ahok Ditentang Mujahid 212
Basuki Tjahaja Purnama hadir dalam acara peluncuran buku berjudul "Panggil Saya BTP" dalam acara Ngobrol Tempo pada Senin, 17 Februari 2020. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)"Pemahaman ini cukup sulit, saya juga tidak tahu pertimbangannya seperti apa. Apakah memang Ahok ditugaskan ke sana untuk membayar utang para cukong yang gagal di Jakarta atau bagaimana," ucapnya.
Pada Senin, 2 Maret 2020, Jokowi telah mengumumkan empat nama yang digadang-gadang bakal memimpin Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
Selain mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi juga menyebut tiga nama kandidat lain, yaitu Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, serta Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia-China Tumiyana.
Berdasarkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, IKN masuk dalam daftar proyek strategis atau major project.
Salah satu tujuan pemindahan ibu kota di sana adalah mendorong pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Rencananya, tahap awal pembangunan IKN diperkirakan memakan anggaran sebesar Rp 466 triliun.
Biaya di atas bakal disokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta. Adapun, dalam pelaksanaannya akan dimotori oleh Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta sektor privat. []
