Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Daaerah (DPD) RI menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang belakangan menjadi polemik. Pertemuan digelar di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Juni 2020.
Selama perjamuan Jokowi menerima masukan dari para pimpinan DPD RUU HIP. Selain itu, pimpinan DPD juga membicarakan tentang kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
(Bicara tentang) penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
“(Bicara tentang) penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” kata Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, usai bertemu Jokowi, Jumat, 19 Juni 2020.
Baca juga: RUU HIP, Jokowi Tampung Masukan Purnawirawan TNI-Polri
Selain itu, pimpinan DPD juga membahas isu pendidikan di Indonesia di beberapa daerah. Menurut La Nyalla, Jokowi setuju untuk perkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN).
La Nyalla menyebut, dukungan penuh Jokowi terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN merupakan upaya untuk memperkuat perguruan tinggi Islam.
Presiden Joko Widodo dan Para Pimpinan DPD RI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Juni 2020. (Foto: Tagar/Popy Rakhmawaty)
Menurutnya hal itu merupakan jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar.
La Nyalla menuturkan, selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripatrit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah.
“Kami berharap menteri agama segera menindaklanjuti arahan presiden terkait hal tersebut,” ucap La Nyalla.
PAN Minta Perdebataan Soal RUU HIP Dihentikan
Sementara, Wakil Ketua II DPD, Mahyudin mengatakan poin lain yang menjadi bahan diskusi ialah terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang.
Ia meminta pemerintah pusat memperhatikan permintaan beberapa kepala daerah agar mendapat bantuan dana dari pusat untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan.
“Meskipun banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti. Sehingga harus diperhatikan,” kata Mahyudin.
Untuk diketahui, pertemuan antara presiden bersama para pimpinan DPD dihadiri formasi lengkap yaitu Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin.
Sebelumnya, Jokowi bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md juga menggelar pertemuan dengan Purnawirawan TNI-Polri untuk membicarakan RUU HIP.
"Secara prinsip para purnawirawan ini setuju dengan pandangan presiden, bahwa pertama kalaupun undang-undang tentang kelembagaan pembinaan ideologi negara atau ideologi Pancasila itu ada, maka Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 supaya ditegaskan bahwa itu berlaku," kata Mahfud Md usai pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Juni 2020. []
