Jakarta, (Tagar, 19/9/2017) - Pansus Angket KPK berencana mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo untuk berkonsultasi mengenai kinerja Pansus Angket dalam menyoroti permasalahan di tubuh lembaga anti rasuah KPK. Sebelum dikirim pada Presiden, rencananya pimpinan DPR akan mengadakan rapat pimpinan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana Pansus tersebut.
Namun, sebelum rapat pimpinan digelar, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sudah menyatakan ketidaksetujuannya Pansus KPK bertemu dengan Presiden.
Taufik mengingatkan Pemerintah jangan dibawa-bawa dalam kaitan dengan Pansus Angket KPK sebelum hasil Pansus disampaikan dalam paripurna. "Kalau sebelum paripurna sudah harus konsultasi dengan Presiden, terkesan seolah-olah ada intervensi. Karena yang namanya angket itu hak DPR," jelas Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/9).
Meskipun ada pendapat lain untuk menyampaikan pada presiden secara langsung namun menurutnya rapat konsultasi sudah masuk ranah formal karena diatur dalam Undang Undang MD3.
Pendapat berbeda dikemukakan pimpinan DPR lainnya, Fahri Hamzah. Menurut Fahri, bentuk konsultasi dengan Presiden bukan mengarah pada intervesi, justru Presiden tidak boleh mengabaikannya jika memang keputusannya harus ada konsultasi.
"Konsultasi itu Presiden harus mendengarkan secara resmi apa yang menjadi dinamika yang terjadi di DPR sebagai lembaga yang nanti mengambil keputusan karena Presiden pasti terkena dari keputusan itu. Kecuali kalau presiden mengabaikan, DPR punya mekanisme lain," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (19/9).
Rapat pimpinan sendiri belum bisa dilaksanakan hari ini, Selasa (19/9), karena pimpinan DPR belum lengkap hadir di Parlemen.
Namun, terlepas dari dua pendapat yaitu mengiriman surat langsung pada Presiden atau tidak meneruskan karena khawatir ada intervensi, baik Fahri Hamzah maupun Taufik Kurniawan akan menghargai apapaun hasil keputusan rapat pimpinan nanti. (nhn)
