Pekanbaru - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menunjuk Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Risnandar Mahiwa sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru.
“Saya tidak ada kepentingan apapun, bukan konstestan pilkada. Sekali lagi, Saya berjalan sesuai arahan Mendagri dalam perbaiki sistem dan melanjutkan pemerintahan dalam menyukseskan pilkada 27 November 2024 mendatang. Tidak ada beban dan tekanan,” tegas Risnandar.
Risnandar Mahiwa, merupakan pria kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah ini ditunjuk Mendagri sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru untuk melakukan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah selain penataan birokrasi pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi juga menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang yang juga merupakan agenda utama yang harus dikerjakan.
“Saya ditunjuk Pak Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, membangun sinergi dengan semua pihak, perbaiki sistem Birokrasi, Keuangan serta menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang," ujar Penjabat Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa dalam wawancara.
Ditegaskan nya lagi, bahwa dirinya tidak ada kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru. Risnandar menegaskan bahwa ia benar-benar bekerja tanpa beban dan tekanan. Semua Murni untuk kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru dalam pembangunan.
Risnandar menambahkan bahwa sejak dilantik pada bulan Mei lalu, ia menyelesaikan instruksi mendagri secara bertahap. Dimulai dari perbaiki birokrasi yakni mal administrasi yang dilakukan penjabat sebelumnya sampai memperbaiki sistem keuangan yang mengakibatkan kas daerah ‘kosong’.
“Alhamdulillah satu persatu kita selesaikan. Tentang pejabat ASN yang non job saat ini telah di BKN, minggu lalu surat nya sudah saya teken,” jelasnya, 18 Juli 2024.
Kemudian, mengenai keuangan. Dirinya mengatakan setelah dilantik ia dihadapkan dengan kas daerah (kasda) yang kosong sehingga seluruh kegiatan terancam tidak berjalan termasuk gaji ASN, Anggaran Pilkada 2024 dan honor RT dan RW pun tidak ada anggaran. Selanjutnya dirinya bersama Sekdako Pekanbaru menghadap kepada Pj Gubri ,SF Harianto terkait ini.
“Alhamdulillah Pemprov Riau membantu anggaran kita, sehingga ASN, Pilkada 2024 dan kegiatan lainnya dapat dipenuhi,” tegasnya.
Risnandar menuturkan bahwa dirinya telah meminta kepada pihak berwenang dan APIP Provinsi Riau untuk mengawasi dan mengawal pemerintahan kota Pekanbaru agar kedepannya sistem dan birokrasinya bisa baik dan benar.
“Kita sudah bersurat ke Provinsi untuk ikut mengawasi sistem keuangan dan birokrasi Pemko Pekanbaru agar kedepannya bisa berjalan dengan baik dan benar,” tegasnya.
Terakhir, Risnandar juga akan merapatkan OPD yang sumber PAD kota Pekanbaru untuk mensiasati keuangan Pemerintah yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Seperti Bapenda, Dishub, DLHK yang mana potensi Pajak dan Retribusi Daerah harus di genjot dan ditingkatkan.
“Dalam waktu dekat kita akan segera kumpulkan OPD yang terkait dalam mensiasati anggaran keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sumber-sumber Pendapatan harus ditingkatkan kembali. Seperti sumber Pajak, Restoran, Reklame, Parkir dan Retribusi sampah,” tutupnya. []