Serang - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Cabang PKB Sidoarjo.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid mengatakan saat ini sudah ada tim yang menangani untuk berkomunikasi dengan keluarga Saiful Ilah terkait apakah perlu adanya bantuan hukum dari partainya.
Intinya PKB mendukung penuh penegakan hukum.
"Kita konsultasikan dengan keluarganya dulu. Sudah ada tim dari DPC dan DPW yang mengurusi dan menangani," katanya kepada awak media di Kota Serang, Sabtu, 11 Januari 2020 di Serang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid saat diwawancarai di Serang, Banten Sabtu 11 Januari 2020. (foto: Tagar/Moh Jumri).Sementara itu mengenai apakah PKB akan menjatuhkan sanksi atau tidak terhadap Saiful, Hasanuddin Wahid menjelaskan nantinya ada mekanisme yang mengatur tentang semua itu.
"Intinya PKB mendukung penuh penegakan hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Saiful Ilah jadi kepala daerah pertama yang terjaring OTT oleh KPK di awal tahun 2020.
Saiful dan beberapa terduga lainnya diciduk komisi antirasuah di Pendapo Delta Wibawa pada Selasa, 7 Januari 2020. Dia diduga melakukan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
Kabar ini dibenarkan oleh Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. “KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terkait pengadaan barang dan jasa,” kata dia.
Ini merupakan OTT pertama setelah pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi per 17 Oktober 2019. Sekaligus OTT pertama pascapelantikan pimpinan KPK jilid V dan pelantikan Dewan Pengawas.
Saiful Ilah menjadi bupati kepercayaan Kabupaten Sidoarjo selama dua periode yakni sejak 2010-2015 sampai 2016-2021 dengan perolehan suara sekitar 60 persen. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai wakil bupati Sidoarjo selama dua periode dari 2000-2005 sampai 2005-2010. []
