PKS Anggap Penanganan Pasien Corona Amburadul

Politikus PKS Sukamta menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa menangani para pasien virus corona (Covid-19) secara baik.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta. (Foto: Dok Tagar)

Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa menangani para pasien virus corona jenis baru (Covid-19) dengan baik. Di matanya, penanganan saat ini masih amburadul.

Sukamta berpendapat, sampai hari ini pemerintah belum memiliki skema yang jelas dalam penanganan wabah corona di Indonesia. Menurut kabar yang diterimanya, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan soal pelayanan yang carut-marut.

Penanganan pasien amburadul.

Dia menyatakan beberapa masyarakat yang ingin melakukan pengecekan kondisi dan gejala yang mereka alami, malahan merasa bingung ketika tiba di rumah sakit.

"Kami mendapatkan informasi dari masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung, dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus Covid-19. Penanganan pasien amburadul," kata Sukamta kepada Tagar, Selasa, 17 Maret 2020.

Baca juga: Mardani: Angka Corona Turun Jika Jokowi Terapkan Slowdown

Dia menambahkan, kekhawatiran masyarakat semakin memuncak ketika ingin mengadukan tracing. Selain itu, pasien yang dianggap positif corona pun kebingungan melihat rumah sakit rujukan dari pemerintah seperti tidak layak.

"Mulai dari ruang isolasi yang tersedia ternyata banyak ditemukan kurang layak, seperti pasien yang memiliki indikasi Covid-19 disatukan dalam satu ruangan yang berisi 4-6 orang. Ruang isolasi sangat terbatas jumlah maupun fasilitasnya," ujarnya.

Politikus PKS ini mengaku telah melakukan pengecekan ke beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan bagi pasien corona. Namun, yang dia temukan justru ketiadaan fasilitas memadai.

"Setelah dicek di lapangan banyak rumah sakit di berbagai daerah belum memiliki fasilitas memadai seperti negatif pressure. Fasilitas yang dipergunakan untuk isolasi merupakan peninggalan dari kasus-kasus sebelumnya," kata dia.

Sukamta menegaskan sampai saat ini pemerintah juga belum menyediakan anggaran untuk perlengkapan maupun penambahan ruangan yang diperlukan untuk menangani pasien.

Menurutnya, sejak pengumuman kasus pertama, kian bertambahnya kasus orang terinfeksi corona dari hari ke hari membuat publik bingung. 

Pasalnya, terdapat kasus yang mengalami revisi pernyataan, seperti warga Bekasi yang meninggal di Cianjur, ternyata positif corona. Hal ini dipastikan karena tidak tersedianya standar Virus Transport Medium (VTM). 

Pasien Corona Usia DewasaStudi CCDC menyebutkan tingkat kematian tertinggi korban virus corona sekitar 14,8 persen menyerawng lansia berusia 80 tahun ke atas. (Foto: BBC News|AFP).

Padahal, persoalan manajemen sampel yang dikirim ke laboratorium merupakan hal krusial untuk menentukan status pasien.

"Selain persoalan VTM, jumlah kasus terus bertambah secara signifikan. Setiap hari tiga lab yang ditunjuk pemerintah untuk memeriksa sampel tidak akan sanggup dan secara cepat memproses specimen," ucapnya.

Sukamta menyarankan, jika manajemen masih tidak sesuai standar, maka dalam hal ini pemerintah dapat melibatkan para akademisi dan periset di perguruan tinggi untuk membantu penanganan Covid-19.

Baca juga: Doa PKS untuk Wabah Corona Covid-19 di Indonesia

"Walaupun pemerintah telah menambah lokasi pengujian sampel di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) dan Universitas Airlangga serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute, namun dua lab tersebut dirasa masih kurang. Harus ada penambahan alat dan sinergi dengan kampus dan perusahaan yang memiliki peralatan uji Covid-19," katanya.

Anggota DPR dari Dapil Yogyakarta ini menegaskan, persoalan kemanusian pun kian bertambah, seiring dengan kelengkapan pengaman untuk awak medis masih minim.

"Jubir pemerintah mengatakan bahwa merupakan sebuah risiko yang harus ditanggung oleh tenaga medis ketika menangani pasien Covid-19. Pernyataan ini mungkin benar, namun menjadi konyol dan seakan tidak peduli dengan jihad tenaga medis, karena di lapangan alat perlindungan diri (APD) tidak tersedia secara memadai," kata Sukamta.

Perlengkapan tenaga medis yang tidak memadai dari jenis maupun jumlah sangat membahayakan, karena mereka bisa menjadi korban akibat bersentuhan langsung dengan pasien corona.

"Tentu kejadian ini tidak boleh terjadi. Di antara kacaunya kondisi, hal terpenting seharusnya pemerintah segera perbaiki ialah manajemen penanganan wabah corona sebelum kondisi di luar kendali terjadi. Apabila pemerintah kembali terlambat menyiapkan dan mengambil langkah-langkah strategis, maka sulit untuk mengendalikan situasi yang sudah chaos," kata dia.

Sukamta mengkritisi, ketika perhatian masyarakat tertuju pada penanganan kasus corona, pemerintah malahan masih membuka pintu masuk bagi rombongan warga negara asing (WNA) dari negara yang terkena wabah Covid-19.

"Ini akan memperparah psikologis masyarakat dan menambah pekerjaan penanganan kasus-kasus yang ada jika WNA yang masuk ternyata terinfeksi virus corona (Covid-19)," kata politikus PKS itu. []

Berita terkait
DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Social Distancing
Martin Manurung meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas terkait social distancing.
PKS Sarankan Jokowi Lockdown Parsial Daerah Covid-19
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendorong agar Pemerintah Jokowi-Maruf melakukan lockdown parsial terkait Covid-19.
PKS: Jokowi Terlalu Anggap Enteng Corona
Politikus PKS Sukamta menilai pemerintah Joko Widodo terlalu menganggap enteng terhadap persoalan virus Corona.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.