Jakarta - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengemukakan plus minus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kalau benar nantinya memimpin Badan Usaha Milik Negara.
Berikut plus minus Ahok memimpin BUMN, disampaikan Wasisto kepada Tagar, Rabu, 20 November 2019.
Sisi Plus
1. Adanya pengaturan ketat terhadap pengeluaran dan belanja BUMN yang tidak penting
2. BUMN akan mengedepankan kinerja dan prestasi
3. Kontrol ketat BUMN dari intervensi politik
Sisi Minus
1. Para pekerja BUMN di bawah Ahok berpotensi akan kaget dan tidak bisa mengikuti pola kerja Ahok yang cepat
2) Cara kerja Ahok yang tegas dan keras berpotensi menimbulkan gejolak di dalam
3) Cara kerja Ahok yang independen berpotensi mengundang kritikan dari partai politik.
Sebelumnya, Kementerian BUMN berencana merekrut Ahok untuk posisi direksi atau komisaris BUMN. Kepastian posisi Ahok akan diumumkan paling lambat awal Desember 2019.
Gebrakan Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)
Menteri BUMN Erick Thohir pada Selasa, 19 November 2019, mengatakan apa yang dilakukan saat ini adalah upaya gerak cepat menjalankan misi Presiden Jokowi, menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.
Untuk itu Erick memanggil nama-nama termasuk Ahok yang dinilai dapat bekerja keras membantu menangani sekaligus mengawasi 142 perusahaan milik negara.
"Untuk mengelola aset sebesar Rp 8.200 triliun rupiah itu, saya perlu teamwork yang kompak, yang diisi orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang baik," ujar Erick Thohir.
Ia membutuhkan orang-orang berintegritas dan berkomitmen di lingkungan BUMN, baik di kementerian maupun di unit usaha.
"Mereka yang sudah berkeringat dan masih mau berkeringat dan memiliki akhlak yang baik, juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi negeri ini, di sini. Yang penting, akhlaknya baik," tutur Erick.
Erick Thohir pada Rabu, 20 November 2019, mengumumkan secara resmi perombakan pejabat eselon I Kementerian BUMN.
Ia memberhentikan lima pejabat kemudian menempatkannya kembali sebagai direksi di sejumlah perusahaan BUMN yang pengangkatannya efektif mulai 18 November 2019.
"Restrukturisasi ini bagian dari tour of duty, agar pejabat yang berasal dari birokrasi dapat memahami permasalahan di korporasi. Pejabat korporasi pun harus mengerti birokrasi," tutur Erick.
Mereka yang sudah berkeringat dan masih mau berkeringat dan memiliki akhlak yang baik.
Berikut lima pejabat eselon I yang ditunjuk.
1. Imam Apriyanto Putro
Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company. Imam sebelumnya menjabat Sekretaris Kementerian BUMN sejak 2013.
2. Gatot Trihargo
Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Bulog. Ia sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan.
3 Hambra
Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Ia sebelumnya menjabat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.
4. Wahyu Kuncoro
Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Pegadaian (Persero). Ia sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.
5. Fajar Harry Sampurno
Diangkat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero). Ia sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.
Lantas di mana posisi Ahok? Ahok usai bertemu Erick Thohir memberikan clue akan ditempatkan di PLN atau Pertamina.
"Kemarin dia ngomong, yang paling besar, yang paling rumit menyangkut kepentingan orang banyak itu adalah Pertamina atau PLN, Krakatau Steel juga. Saya enggak tahu, tanya Pak Erick saja ya," kata Ahok Basuki Tjahaja Purnama. []
Baca juga:
