TAGAR.id, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menanggapi rencana penerapan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi ASN sepanjang dua hari dalam sepekan. Doli mengingatkan agar ASN benar-benar bekerja, walau dari rumah.
Rencana kebijakan itu merupakan buntut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025. Doli mengaku, sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengenai rencana WFA bagi ASN.
"Kalau kemarin diskusi kami dengan Pak Mendagri kan, dengan dirumahkannya ASN itu juga harus hati-hati. Jadi itu jangan sampai work from home jadi rest to home," kata Doli kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.
Doli menyebut, pemerintah wajib menjamin pengawasan kinerja para ASN kalau WFA resmi diterapkan. Doli ingin pengawasan ketat supaya target kerja ASN tetap tercapai.
"Pengawasannya harus ketat. Harus dikasih target kerja, misalnya kalau satu isu apa yang harus diselesaikan, kemudian apa output dari pekerjaan itu, itu menjadi salah satu ukuran yang harus nanti diawasi oleh masing-masing kementerian apabila ada ASN yang kerja dari rumah," ujar wakil ketua umum DPP Partai Golkar itu.
Doli pada prinsipnya tak menolak kebijakan WFA bagi ASN. Meski begitu, Doli berpesan supaya kementerian/lembaga mengkaji usulan itu lebih matang. "Harus betul-betul ketemu alasannya kenapa memang mereka harus dirumahkan dan kalaupun memang dirumahkan saya kira itu adalah jalan terakhir yang harus ditempuh," ujar Doli.
Dia pun mengingatkan pentingnya interaksi dalam bekerja bagi ASN. "Berinteraksi dengan atasan, berinteraksi dengan anak buah itu kan penting juga untuk membangun kebersamaan kerja, kontrol, dan segala macam itu," ujar Doli.
Pemotongan anggaran ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penghematan anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Arahan Prabowo tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025.