Jakarta, (Tagar 1/4/2019) - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menyebut pengumuman nama-nama menteri maupun pembagian jatah menteri sebelum hari pemilihan 17 April merupakan strategi politik meskipun itu merupakan pola yang salah.
Hal ini disampaikan Maksimus menanggapi pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan soal jatah kursi bagi partai koalisinya.
“Menarik juga ya belum terpilih sudah bagi-bagi kursi. Itu yang saya katakan tadi belum menang sudah umumkan. Menurut saya itu pola yang salah,” ujarnya kepada Tagar News, Senin (1/4).
Meski demikian, kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini, pengumuman jatah menteri itu memang sengaja dilempar Prabowo dan Hashim ke publik sebagai strategi politik. Tidak lain, untuk membuat partai yang berkoalisi serius menangkan Prabowo di Pilpres.
“Kalau saya melihatnya, itu hanya salah satu strategi politik saja sebagai vitamin bagi partai, agar bisa bekerja lebih serius lagi menangkan Prabowo,” terangnya.
Terkait Hashim yang kini turut berbicara soal jatah menteri, menurutnya sah saja. Tapi, jika akhirnya Prabowo-Sandi terpilih kewenangan tetap saja di tangan keduanya.
Baca Juga: Ini Komentar Demokrat Soal Bagi-bagi Jatah Menteri Prabowo-Sandi
“Soal Hashim andil dalam pembagian kursi itu sah-sah meski kewenangan itukan ada pada tangan presiden terpilih” jelasnya.
Lalu, yang paling terpenting jika nanti ada pembagian jatah harus melalui uji kepatutan dan kelayakan sebagai seorang menteri. Sebab jangan sampai, orang-orang tersebut tidak memiliki kompetensi di bidang terkait.
“Saya kira posisi menteri itu ada uji kelayakan dan kepatutan, dan aparat penegak hukum harus tahu rekam jekak mereka bila kelak terpilih, ini penting agar kualitas para menteri itu dapat teruji dengan tantangan bangsa yang semakin kompleks,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat menyebut Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Hinca Panjaitan masuk jajaran menteri jika Prabowo-Sandi berhasil menang Pilpres 2019.
Namun, pernyataan Prabowo berbeda dengan Hashim, adik kandungnya. Hashim menyatakan meski AHY memang dipertimbangkan, namun Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai yang berkoalisi dengan Prabowo-Sandi, jatah kursinya masih definitif.
"Demokrat masih belum definitif," ungkapnya di Ayana Midplaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Berbeda dengan dua partai koalisi lain yakni PKS dan PAN yang menurutnya sudah sepakat soal jatah menteri. PKS masing-masing kursi menteri untuk PAN sebanyak tujuh orang dan PKS sebanyak enam orang.
"Kita kan sudah sepakat dengan PAN, kalau Pak Prabowo dan Pak Sandi menang itu sudah ada tujuh menteri akan nanti alokasi untuk PAN, enam kursi menteri untuk PKS," beber dia.
Sedangkan sisanya masih dalam tahap pembicaran. "Terus untuk partai-partai lain saya kira masih dalam diskusi. Itu sudah jelas," tuntasnya. []
