TAGAR.id, Gedung Putih - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Selasa (21/1/2025) meningkatkan kampanyenya menentang program-program keberagaman dengan menekan sektor swasta agar bergabung dalam prakarsa itu dan memberitahu para pegawai pemerintah di kantor-kantor yang mengelola program semacam itu bahwa mereka akan diberi cuti dibayar.
Pada hari pertamanya menjabat, Trump mengeluarkan serangkaian instruksi presiden untuk mengakhiri program-program keberagaman, kesetaraan dan inklusi (DEI- diversity, equity, and inclusion), yang berusaha mendorong kesempatan bagi kaum perempuan, etnis minoritas, kalangan LGBTQ+ dan kelompok-kelompok yang biasanya kurang terwakili.
Para aktivis hak-hak sipil berpendapat bahwa program semacam itu perlu untuk mengatasi ketimpangan dan rasisme struktural yang telah lama terjadi. Trump dan para pendukungnya mengatakan bahwa program DEI pada akhirnya mendiskriminasi secara tidak adil warga Amerika lainnya dan melemahkan pentingnya prestasi para kandidat dalam rekrutmen dan promosi pekerjaan.
Dalam instruksi presiden yang dikeluarkan Selasa, Trump mencabut instruksi presiden yang dikeluarkan sejak 1965 tentang aksi lingkungan hidup, kesempatan kerja yang setara dan mendorong kontraktor federal agar menciptakan keseimbangan tenaga kerja dalam ras, gender dan agama.
Instruksi tahun 1965 yang dicabut tersebut ditandatangani oleh presiden ketika itu, Lyndon Johnson, untuk melindungi hak-hak karyawan yang dipekerjakan oleh kontraktor federal dan memastikan mereka terbebas dari diskriminasi berbasis ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender atau asal usul negara, menurut Departemen Tenaga Kerja.
Instruksi presiden Trump itu berupaya untuk menghalangi perusahaan-perusahaan swasta yang menerima kontrak pemerintah untuk menggunakan program DEI dan melakukan perekrutan berdasarkan ras dan jenis kelamin – yang oleh instruksi itu disebut sebagai “preferensi dan diskriminasi ilegal DEI – dan meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi perusahaan swasta yang mungkin menjadi sasaran investigasi sipil.
“Sebagai bagian dari rencana ini, setiap badan pemerintah harus mengidentifikasi hingga sembilan investigasi kepatuhan sipil potensial dari perusahaan publik, korporasi atau asosiasi nirlaba besar, yayasan dengan aset 500 juta dolar AS atau lebih, asosiasi ahli hukum dan medis lokal dan negara bagian, dan institusi pendidikan tinggi dengan dana abadi lebih dari 1 miliar dolar,” kata instruksi tersebut.
Rincian penuh mengenai bagaimana pemerintahan Trump akan menegakkan “investigasi kepatuhan sipil” belum segera tersedia. (uh/ab])/voaindonesia.com. []