TAGAR.id – Kabinet Merah Putih mengalami peningkatan jumlah kementerian yang signifikan dibandingkan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo, yang hanya memiliki 34 kementerian.
Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10/2024) malam, secara resmi mengumumkan susunan kabinet yang akan bekerja dalam lima tahun ke depan. Kabinet yang diberi nama “Merah Putih” itu akan beranggotakan total 109 orang, terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah dengan 56 wakil menteri. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak Kabinet Dwikora III pada 1966.
“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.
Prabowo tampak didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Ketua DPR 2024-2029.
Kabinet Merah Putih mengalami peningkatan jumlah kementerian yang signifikan dibandingkan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo, yang hanya memiliki 34 kementerian. Jumlah ini bahkan lebih besar dibandingkan kabinet pada era Orde Baru, yang maksimal diisi oleh 44 anggota. Demikian pula jika dibandingkan dengan kabinet pascareformasi yang berada di kisaran 33-39 anggota kabinet.
Pada Kabinet Merah Putih, Prabowo dan Gibran melakukan sejumlah pemecahan terhadap kementerian yang sudah ada, seperti yang terjadi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipecah menjadi dua kementerian.
Pemecahan besar-besaran juga terjadi pada Kementerian Hukum dan HAM, yang dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,. Selain itu, Prabowo juga membentuk sejumlah kementerian baru.
Sebelumnya, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 tokoh untuk menduduki posisi calon menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada pekan lalu. Setelahnya, mereka mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu, termasuk geopolitik, kecerdasan buatan, dan antikorupsi selama dua hari di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Menurut perhitungan lembaga riset, Celios, mayoritas nama yang dipanggil Prabowo didominasi oleh politisi dengan persentase mencapai 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Proporsi profesional teknokrat hanya sebesar 15,7% atau 17 dari 108 calon. Kemudian disusul kalangan TNI/POLRI (8,3%), pengusaha (7,4%), akademisi (5,6%), tokoh agama (4,6%), dan selebritas (2,8%).
Prabowo mengatakan, para menteri dan pejabat terkait lainnya akan dilantik pada Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.
Kabinet Jumbo
Kabinet jumbo yang dibentuk oleh pemerintah Prabowo-Gibran ini bukanlah fenomena baru dalam sejarah republik ini. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Sukarno pernah membentuk Kabinet 100 Menteri, yang secara resmi dikenal sebagai Kabinet Dwikora.
Pada Kabinet Dwikora I, Sukarno melibatkan 110 menteri, yang bertugas dari 1964 hingga 1966. Tugas kabinet ini kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Dwikora II, yang hanya berjalan singkat, dari 24 Februari 1966 hingga 28 Maret 1966.
Kabinet Dwikora II mencatatkan jumlah menteri terbanyak dalam sejarah Indonesia, dengan total mencapai 132 orang. Jumlah menteri pada Kabinet Dwikora III, yang bertugas pada 28 Maret 1966-25 Juli 1966, menyusut menjadi 79 orang.
Kini, dengan banyaknya pembantu Presiden Prabowo, banyak kalangan khawatir bahkan hal itu akan menambah beban pada anggaran negara. Celios memproyeksikan terjadinya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk tersebut. Angka itu belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.
Berikut adalah susunan Kabinet Merah Putih:
- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
- Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
- Menteri Koordinator Bidang Infra dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
- Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
- Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
- Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
- Menteri Luar Negeri: Sugiono
- Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
- Menteri Agama: Nasaruddin Umar
- Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
- Menteri HAM: Natalius Pigai
- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
- Menteri Keuangan: Sri Mulyani
- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satryo Soemantri Brojonegoro
- Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
- Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
- Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
- Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI: Abdul Kadir Karding
- Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
- Menteri Perdagangan: Budi Santoso
- Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
- Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
- Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman Suryanagara
- Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
- Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
- Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
- Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
- Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas: Rachmat Pambudy
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini
- Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
- Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN: Wihaji
- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
- Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
- Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
- Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana
- Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf: Teuku Riefky Harsya
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifah Choiri Fauzi
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
- Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
- Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
- Kepala Staf Kepresidenan: AM Putranto
- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan: Hasan Nasbi
- Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya.
- (ah/ft/gg)/voaindonesia.com/VOA. []