Yogyakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona. Jumlahnya tergolong besar, yakni mencapai Rp 900 miliar. Namun dari jumlah itu belum banyak yang tersalurkan.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY Slamet Tulus Wahyana mengatakan sampai saat ini total anggaran untuk Covid-19 ada Rp 900 miliar. Rinciannya terdiri atas Jaring Pengamaan Sosial (JPS) Rp 380 miliar, kesehatan Rp 314 miliar dan dukungan ekonomi Rp 214 miliar.
Menurut dia, ada hal yang perlu disampaikan beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Dia menilai yang dibentuk tiga fokus ini sebagian tidak rinci, tidak jelas kebutuhannya untuk apa. Risiko ini bisa terjadi pengeluaran yang tidak diindentifikasi sebelumnya.
"Istilahnya kami potensi kemungkinan nanti adanya pengeluarannya yang tidak dalam rangka untuk penanganan Covid-19, ini perlu dicermati," katanya dalam rapat secara virtual bersama anggota DPD RI dari Dapil DIY Cholid Mahmud mengenai refocusing anggaran terkait pandemi Covid-19, Selasa, 9 Juni 2020.
Rapat diikuti pimpinan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-DIY, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPAK) Daerah se-DIY, BPKA DIY serta Kepala BPKP DIY.
Diminta Hati-hati dalam Pengelolaan Anggaran
Tulus mengungkapkan, sampai saat ini, realisasi yang dipantaunya masih relatif belum banyak. Dari Rp 900 miliar untuk kesehatan, baru terlaporkan 44 miliar dari rencana Rp 330 miliar. "Kami telah mewanti-wanti, mengingatkan ini masih rendah. Mudah-mudahan ini kehati-hatian, sudah mewanti-wanti jangan sampai pengeluaran di akhir," ungkapnya.
Dia juga menyoroti pengadaan barang dan jasa. Ada kemungkinan beberapa risiko, antara lain masalah kemahalan harga, ada barang tidak sesuai spek, atau adanya pengadaan dari pusat juga mungkin diadakan oleh daerah.
"Terakhir, tidak dapat dimanfaatkan barangnya. Jangan sampai nanti Covid-19 mereda APD baru datang, Corona sudah tidak ada tetapi pengadaan masih berlanjut. Ini jadi perhatian," ungkapnya.
Anggota DPD RI Cholid Mahmud saat menggelar konferensi pers secara virtual usai melakukan rapat bersama perwakilan Bappeda, BPKA, maupun BPKP DIY pada Selasa, 9 Juni 2020.(Foto: Tagar/Hidayat)
Dia mengatakan audit bantuan sosial juga muncul masalah. “Kami masih temukan BST (Bantuan Sosial Tunai) ganda sekitar 1.900 KK se-DIY,” ucapnya.
Jangan sampai nanti Covid-19 mereda APD baru datang, Corona sudah tidak ada tetapi pengadaan masih berlanjut. Ini jadi perhatian.
Sementara itu, Cholid Mahmud meminta agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan di DIY benar-benar terjaga dalam akuntabilitas. Untuk itu perlu ditekankan kepada seluruh pihak agar ada kepekaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan.
"Mudah-mudahan penanganan refocusing anggaran di DIY berjalan baik. Saya bahagia jika DIY tidak punya persoalan anggaran pasca (pandemi) Covid-19. Bisa cepat dan hati-hati,” katanya.
Tidak Boleh Overlaping
Dia mengatakan dari tiga refocusing anggaran yang diprioritaskan di DIY, problem terbanyak di JPS. "Problemnya paling besar, terutama terkait untuk data penerima. Ada sekian banyak lembaga yang memberikan bantuan sosial. Sedangkan prinsip dalam penganggaran tidak boleh ada overlaping," ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, Pemda dari tingkat provinsi sampai desa harus saling menyisir. "Jadi bagi yang sudah dapat bantuan dari pusat tidak boleh dikasih dari provinsi dan seterusnya,” katanya.
Cholid mengatakan persoalan data JPS ini cukup susah. Sebab di lapangan, kadang pendataan dari tingkat bawah baru diminta tetapi bantuan dari pemerintah pusat sudah turun. “Datanya dari 2011 atau 2014, itu data sebelum terjadi Covid-19. Sehingga Pemda mengalami banyak kesulitan,” katanya. []
Baca Juga:
- Daftar Objek Wisata di Yogyakarta Siap New Normal
- New Normal Sektor Pendidikan di Yogyakarta
- Tiga Hari Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Yogyakarta
