Jakarta - Organ relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN) mengingatkan Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet pemerintahan termasuk menentukan calon-calon menterinya. KPN berharap hak prerogatif tersebut harus dihormati tanpa tekanan maupun campur tangan kelompok yang tak mempunyai ikatan emosional maupun dukungan dalam proses pengawalan pemerintahan Jokowi selama ini.
Jubir KPN Dedy Mawardi mengatakan di periode kedua, Presiden Jokowi sudah sepatutnya mendapatkan menteri-menteri terbaik yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang mumpuni untuk mewujudkan agenda perubahan yang menjadi prioritas pemerintahan.
Adapun agenda perubahan yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi, menurut Dedy, pertama, akses pendidikan dan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedua, pembangunan ekonomi yang mengabdi pada cita-cita keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Ketiga, peningkatan interaksi antarbudaya yang inklusif untuk menumbuhkan iklim toleransi, moderasi dan rasa persatuan nasional. Keempat, Penuntasan seluruh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu.
Dedy Mawardi (Foto: Istimewa)
Kelima, peningkatan keterlibatan publik dalam kehidupan politik kebangsaan untuk memperdalam demokrasi. Keenam, reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menghapuskan KKN. Ketujuh, meningkatkan integrasi perencanaan-pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan keselarasan kerja pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
Dedy menilai agenda perubahan ini, sejatinya sudah tercermin dalam program pemerintahan sebagai program prioritas yang diperkenalkan Presiden Jokowi sebagai Program Nawacita. Agenda ini hanya bisa terwujud jika para menteri mempunyai semangat yang sama dengan Jokowi untuk membangun bangsa sesuai cita cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 45.
"Dukungan para relawan ini wajar karena kesamaan agenda. Singkat cerita kami menitipkan agenda perubahan ini ke Presiden Jokowi. Oleh karena itu untuk menjamin agenda ini bisa jalan, maka periode kedua pemerintahan Jokowi, komposisi kabinet jilid 2 selayaknya butuh figur-figur yang tak hanya mampu menjalankan agenda prioritas pemerintah, namun juga paham dengan apa yang diinginkan presiden," katanya.
Ia menyebut kabinet ini harus diisi oleh orang orang yang menjiwai ruh perubahan itu sendiri, bukan yang sekedar membawa agenda pribadi atau kepentingan sempit kelompoknya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo berjalan memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)“Figur menteri Jokowi nantinya juga harus bisa mengimplementasikan program maupun agenda perubahan lima tahun kepemimpinan Jokowi di periode keduanya. Selain profesionalitas, loyalitas dan kesepahaman niat dan tujuan membangun bangsa menjadi karakter yang harus dimiliki oleh menteri Jokowi,” katanya.
Dedy berharap Presiden Jokowi lebih berhati-hati dalam memilih para menteri dengan mengoptimalkan proses screening yang mendalam terhadap figur yang dibidiknya. Jangan sampai figur yang terpilih nanti malah tak memiliki kesamaan niat dan semangat dalam mewujudkan platform perubahan.
Politisi PDIP Juliari Batubara tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)
“Mewujudkan platform perubahan pun butuh bantuan presiden. Kami melihat Jokowi punya ruang membangun legacy dengan bertindak benar dalam menunjuk kabinet. Presiden harus percaya intuisinya dan jangan mengandalkan pembisik yang sering kali menjadi proxy kepentingan tertentu,” kata Dedy menegaskan.
Dedy menambahkan, pihaknya tak mempermasalahkan figur calon menteri nantinya berasal dari kalangan profesional, kader parpol pendukung, maupun relawan. Yang terpenting adalah figur tersebut mempunyai latar belakang dan rekam jejak yang teruji di masa lalu dan selama proses pengawalan kepemimpinan Jokowi di periode sebelumnya.
Ia pun meyakini para tokoh-tokoh relawan Jokowi pun tak kalah mumpuni baik dari sisi profesionalitas maupun loyalitas jika ditunjuk menjadi menteri. Pasalnya, selama ini para relawan telah menunjukkan hal tersebut baik sebelum 2014 maupun saat proses pengawalan pemerintahan periode pertama. Bahkan saat Pilpres 2019, relawan mempunyai andil yang sangat penting dalam pemenangan Jokowi-Amin.
“Pada dasarnya relawan Jokowi ini rata-rata berlatar belakang aktivis yang mempunyai platform perubahan yang fundamental dan berpikir Jokowi punya agenda yang sama. Walaupun 2024 bukan lagi pertarungan Presiden Jokowi, tetapi dia punya kesempatan untuk membantu melancarkan agenda perubahan. Ikatan antara Jokowi dan relawan ini bisa jadi kekuatan untuk mewujudkan agenda perubahan menuju Indonesia lebih baik,” ujarnya. []
