Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bima Yudhistira merespons soal terdapat banyak kepala negara dan pemerintah yang namanya tercantum dalam Pandora Papers, salah satunya Menteri Koordinator kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga ikut terseret dalam daftar tersebut.
Juru bicara Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi mengatakan jika Luhut pernah menjabat menjadi direktur utama Pertocapital dari 2007 sampai 2010. Pada mulanya perusahaan tersebut adalah pengembangan bisnis tetapi mengalami banyak kendala sehingga tidak dilanjutkan.
“Klarifikasinya tidak cukup jika hanya ke publik, yang lebih penting adalah mendorong dirjen pajak untuk menelururi kebenaran klarifikasi itu,” ujar Bima Yudhistira dalam wawancara di kanal Tagar TV dilihat, Kamis, 7 Oktober 2021.
Di negara lain sejak adanya Panama Pappers berhasil mengumpulkan 1,2 milliar dollar dari uang yang harusnya lari namun berhasil terungkap.
Bima Yudhistira saat diwawancarai Cory Olivia di kanal Youtube Tagar.TV (Foto: Tagar/Dimas)Bima juga menegaskan jika sebaiknya dibentu suatu badan khusus yang menyelidiki hal semacam ini. Badan khusus tersebut bertugas menelusuri baik pejabat hingga pengusaha-pengusaha yang dicurigai mempermainkan pajak.
“yang menjadi pertanyaannya adalah apa tujuan utama atau motifnya untuk ikut terlibat dalam perusahaan yang ada dinegara-negara suaka pajak,” ujar Bima.
- Baca Juga: Pemerintah Uji Coba Penerapan PPKM Level 1 di Jawa-Bali
- Baca Juga: PPKM di Seluruh Wilayah Diperpanjang 5-18 Oktober 2021
Menurutnya jika pengusaha membuka perusahaan di negara yang pajaknya relatif tinggi merupakan hal yang biasa karena itu adalah sebuah praktik bisnis yang terjadi. Namun dalam kasus ini masih dipertanyakan mengapa pengusaha membuka perusahaan di negara yang memberikan pajak relatif rendah.
Publik dan petugas pajak perlu mendapatkan klarifikasi dengan bukti-bukti yang konkrit untuk menyelesaikan masalah ini, terlepas apakan proyek tersebut berjalan ataupun tidak. Hal ini bertujuan untuk membuktikan apakah pengusaha tersebut masih terlibat atau tidak. Data yang diperoleh kemudian dicocokan dengan laporan pajak yang dia berikan kepada pemerintah Indonesia.
“Pertanyaannya kenapa ke Panama, kan bisa kenegara-negara lainnya,” ucap Bima.
Menurut Bima, dalam Pandora Papers juga menyebutkan jika Panama merupakan salah satu tempat yang terkenal sebagai sarang pencucian uang. Hal tersebut karena Panama menjadi salah satu negara suaka pajak yang menjamin kerahasiaan data pelanggannya.
“Di negara lain sejak adanya Panama Pappers berhasil mengumpulkan 1,2 milliar dollar dari uang yang harusnya lari namun berhasil terungkap,” kata Bima.
Bima juga mengherankan karena ada pejabat negara yang saat ini berada diposisi strategis pemerintahan namanya tercantum dalam Pandora Papers bahkah Panama Papers 2016 silam. menurutnya pemerintah seakan menormalisasi kejadian semacam ini bukannya melakukan penyidikan secara serius.
- Baca Juga: Luhut VS Haris, Juniver: Haris Pernah Minta Saham Freeport!
- Baca Juga: Polda Metro Upayakan Mediasi Luhut VS Hariz Azhar dan Fatia
“karena nama-nama yang disebut itukan bukan nama biasa, kalo karyawan besoknya langusng diperiksa tapi kan nama-nama ini bisa dibilang adalah koorporasi kakap dan memiliki jabatan strategis,” tambah Bima dalam akhir wawancara.
Pandora Papers sendiri merupakan adalah salah satu kebocoran data dalam jumlah besar yang berkaitan dengan praktek perusahaan cangkang. Kebocoran data inilah yang kemudian diungkap oleh jurnalis investigasi sehingga menimbulkan pertanyaan untuk apa perusahaan cangkang tersebut dibuat.
Perusahaan cangkang sendiri perusahaan yang sengaja didirikan pada suatu negara yang memberikan pajak rendah bahkan hingga bebas pajak.
(Dimas Rafika)
