TAGAR.id, Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diminta tanggapan soal instruksi PDIP yang melarang kadernya yang menjadi kepala daerah mengikuti retreat di Akmil, Magelang.
PDIP meminta kepala daerah yang merupakan kadernya untuk menahan perjalanan menuju Magelang. Ini imbas penahanan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Jokowi mengaku heran dengan keputusan PDIP. Sebab kepala daerah diundang Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai harusnya mereka hadir mengikuti retreat.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah dan yang mengundang Presiden Prabowo, ya mestinya hadir, datang,” ujar Jokowi di rumahnya di Solo, Jumat, 21 Februari 2025.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan kepala daerah terpilih ini bekerja demi rakyat. Oleh sebab itu ia tidak memahami keputusan PDIP.
“Karena mereka (kepala daerah) dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” kata eks kader PDIP ini.
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyikapi penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Megawati mengeluarkan surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025 pada Kamis, 20 Februari 2025.
Megawati mengeluarkan 2 poin instruksi penting untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Berikut instruksi tersebut:
Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.