Jakarta - Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, meminta agar anggaran Rp 9 triliun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) untuk bantuan kuota internet tidak mubazir dan tidak disalahgunakan.
Asep memberi contoh provider telekomunikasi yang membagi kartu perdana gratis di sebuah daerah padahal jaringannya di daerah itu tak memenuhi standar.
Sejumlah anak di Desa Siporkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera sedang belajar daring di kebun. (Foto: Tagar/Jonatan Nainggolan)
"Akibatnya siswa atau guru yang mendapatkan kuota internet dari Kemendikbud dan menggunakan kartu dari provider tersebut menjadi mubazir karena tidak bisa digunakan untuk pembelajaran secara maksimal," kata Asep.
Ia berharap Kemendikbud atau institusi lain yang ditugasi menangani pemberian kuota internet ini jeli menentukan siapa provider yang layak dipakai di sebuah daerah agar tujuan pemberian kuota untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini tepat sasaran.
"Saya melihat pemberian kuota ini sangat positif. Tujuannya agar siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 ini. Tapi harus tepat sasaran. Jangan sampai menjadi mubazir hanya karena salah provider," ujarnya.
Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk uang kuota internet. Dia menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi virus corona Covid-19.
Ilustrasi pembelajaran daring. Pembelajaran daring di Kabupaten Kudus belum berjalan maksimal. Salah satu penyebab karena kurang dukungan dari orang tua untuk mendukung anak bisa dan nyaman belajar di rumah. (Foto: Tagar/Nila Niswatul Chusna)Menurut Nadiem, anggaran tersebut harus diguyurkan demi menunjang pembelajaran jarak jauh selama tiga hingga empat bulan ke depan.
Dalam kaitan itu, belajar jarak jauh dengan menggunakan sistem online atau daring harus didukung infrastruktur internet yang mumpuni. Apabila tidak memadai layanan tersebut maka pembelajaran jarak jauh hanya menjadi kendala dan merepotkan, serta menyulitkan orang tua, murid, mahasiswa, guru dan dosen, karena mungkin saja kecepatan internet lamban atau blank spot di sejumlah titik di daerah tersebut. []
