TAGAR.id, Jakarta - Sekretaris MPR RI For Papua, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., mendorong adanya evaluasi secara menyeluruh selama 25 tahun berlakunya Otsus Papua. Hal ini diantaranya terkait tanggung jawab pemerintah pusat, khususnya kedudukan dan peran Wakil Presiden dalam mengawal kebijakan Otsus Papua.

Menurut Filep, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua secara tegas memberikan kedudukan strategis kepada Wakil Presiden melalui Pasal 68A, yakni sebagai Ketua Badan Khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus serta pembangunan Papua.

"Undang-undang sudah memberikan tanggung jawab yang jelas kepada Wakil Presiden. Karena itu, Wakil Presiden memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan Otsus benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan amanat undang-undang," tegas Filep, Sabtu (21/11/2026).

Dia menilai pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) semestinya menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan persoalan struktural Papua. Namun, efektivitas lembaga tersebut harus diuji berdasarkan hasil nyata, bukan sekedar seremonial koordinasi, kunjungan kerja, atau penyusunan program pembangunan.

"Selama 25 tahun Otsus berjalan, Papua masih menghadapi persoalan serius. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan dan kesehatan, konflik bersenjata, pengungsian masyarakat sipil, persoalan hak masyarakat adat, serta ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Maka apakah kewenangan dan peran Wakil Presiden melalui BP3OKP telah menghasilkan penyelesaian konkret?" ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Filep menyoroti pelaksanaan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan dana Otsus dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Papua Barat. Menurutnya, setiap perubahan alokasi fiskal harus dijelaskan secara transparan dan dievaluasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta kebutuhan pembangunan daerah penghasil.

"Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Maka masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua, harus memperoleh manfaat yang adil. Jangan sampai investasi terus berkembang, sedangkan masyarakat adat menghadapi persoalan tanah ulayat, keterbatasan kesempatan kerja, dan ketertinggalan pelayanan dasar," kata Filep.

Selain itu, ia menekankan bahwa Otsus merupakan instrumen politik hukum negara untuk memberikan pengakuan, perlindungan, keberpihakan dan kewenangan khusus kepada masyarakat Papua dalam bingkai NKRI. Oleh sebab itu menurutnya, keberadaan MRP, DPR melalui mekanisme Otsus, BP3OKP dan berbagai instrumen kelembagaan lainnya harus dievaluasi untuk memastikan bahwa kewenangan masing-masing berjalan konkret dan berdampak signifikan.

Harapan terhadap Wakil Presiden Mendatang

Menanggapi pentingnya keberlanjutan kepemimpinan nasional, Filep menyampaikan bahwa Wakil Presiden yang akan datang harus memiliki agenda khusus Papua yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, terdapat enam agenda penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

  1. Melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap 25 tahun berjalannya Otsus Papua, termasuk efektivitas BP3OKP.

  2. Memastikan keadilan fiskal, khususnya pengelolaan dana Otsus dan DBH Migas bagi daerah penghasil.

  3. Memperkuat perlindungan hak masyarakat adat dan memastikan investasi menghormati hak-hak Orang Asli Papua.

  4. Mendorong penyelesaian konflik, perlindungan warga sipil, pemulihan pengungsi, serta penegakan HAM.

  5. Mempercepat pemerataan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.

  6. Membangun mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap seluruh kebijakan percepatan pembangunan Papua.

Filep menegaskan bahwa keberhasilan Wakil Presiden dalam mengawal Papua harus diukur berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, hukum, dan kemanusiaan yang membaik dan dirasakan masyarakat.

"Wakil Presiden mendatang tidak cukup hanya menjadi Ketua Badan Pengarah. Papua membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu menerjemahkan kewenangan hukum menjadi kebijakan nyata, memastikan keadilan, dan menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat," katanya.

"Integrasi nasional tidak cukup dipertahankan melalui pendekatan administratif dan keamanan. Menjaga keutuhan NKRI harus diperkuat melalui keadilan, penghormatan hak masyarakat adat, kesejahteraan, dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Inilah substansi Otonomi Khusus Papua yang harus diperjuangkan," pungkas Filep.