Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwana X menegaskan DIY belum saatnya menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) meski sudah ada satu orang positif terjangkit Covid-19 atau virus corona.
Ngarsa Dalem, sapaan akrab Sultan HB X mengatakan bahwa kondisi di Yogyakarta masih kondusif sampai hari ini. Sehingga belum perlu menetapkan KLB virus corona.
Mereka bertanya kepada saya, kalau KLB terus mereka tidak bisa berjualan dan saya ditanya apakah mau menanggung biaya hidup mereka
"Kondisi di Yogyakarta berbeda dengan Jakarta dan Solo," ucapnya kepada Tagar, Minggu, 15 Maret 2020.
Belum dibutuhkannya status KLB, kata Sri Sultan, karen faktor ekonomi. Sri Sultan menyebut banyak pedagang kecil menanyakan nasibnya jika pemprov menetapkan KLB.
"Mereka bertanya kepada saya, kalau KLB terus mereka tidak bisa berjualan dan saya ditanya apakah mau menanggung biaya hidup mereka," kata dia.
Menurutnya, pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan terkait dengan penyebaran virus corona. Sebab, pemprov tidak ingin mengambil keputusan ekstrim sehingga masyarakat dirugikan.
Pemprov mencoba mengambil keputusan-keputusan tidak mengejutkan publik lantaran, apabila ada keputusan yang mengejutkan publik malah membuat masyarakat bingung.
"Kami akan menyesuaikan dengan perkembangan terhadap kondisi pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit," katanya.
Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, pemprov tidak bisa melakukannya sendiri. Butuh partisipasi dari masyarakat Yogyakart untuk mencegahnya. Maksudnya masyarakat diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
"Cuci tangan menggunakan sabun, karena pakai hand sanitizer itu tidak membunuh virus yang ada di tangan. Hand sanitizer hanya membunuh bakteri," tegas Sultan.
Melalui PHBS, masyarakat tidak hanya menjadi obyek tetapi menjadi subyek dalam menekan penyebaran Covid-19.
Sultan menambahkan, kalau seseorang dinyatakan positif Covid-19 maka biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk melakukan pemeriksaan dan ternyata tidak positif maka BPJS Kesehatan tidak akan mengkaver biayanya.
Namun demikian, pada pertemuan yang diadakan pada hari ini dengan lima kepala daerah, pemerintah kota serta pemerintah kabupaten di Yogyakarta sepakat membantu biaya pemeriksaan orang yang terindikasi virus Corona.
"Pemkot dan pemkab siap membiayai guna menjaga masyarakat DIY tetap sehat," ujarnya.
Sri Sultan Tak Sepakat Kuliah Daring
Sementara terkait penerapan perkuliahan secara daring, Sri Sultan Hamengku Buwana X mengaku kurang sepakat. Sri Sultan khawatir jika mahasiswa menjalankan kuliah secara daring, tetapi malah berpergian ke mana-mana justru dapat tertular virus itu.
"Kalau mahasiswa bisa menjamin bahwa mereka tidak akan bepergian ke mana-mana maka kuliah jarak jauh tidak masalah," katanya, Jumat, 15 Maret 2020.
Sultan menyebutkan jumlah mahasiswa ada di Yogyakarta kurang lebih 300.000 orang. Mahasiswa asli Yogyakarta kuliah di Yogyakarta sekitar 10 sampai 15 persen saja.
"Jumlahnya sekitar 45.000 orang," katanya.
Jangka waktu kuliah daring yang diterapkan universitas selama satu bulan. Dengan demikian, mahasiswa akan kembali masuk seperti biasa ke kampus satu minggu sebelum bulan suci Ramadhan.
"Selama waktu libur itu para mahasiswa tetap di Yogyakarta atau malah pergi kemana. Kalau begitu kami susah untuk memantaunya," ungkap dia.
Sultan tidak mempermasalahkan jika mahasiswa pulang ke kampung daerah masing-masing maka risiko penyebaran Covid-19 semakin kecil. Kedepannya, pemerintah akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk membahas hal tersebut. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam mencegah virus corona.
"Mungkin bagi kampus dengan meliburkan mahasiswanya selesai persoalan tapi tidak bagi pemerintah," katanya.
Di sisi lain, masa libur dari SD hingga SMA yang 98 persen muridnya adalah warga Yogyakarta akan menjadi persoalan tersendiri jika selama libur sekolah malah bepergian ke tempat umum.
"Kalau mereka menetap di rumah atau pergi ke sekitaran Yogya saja tidak apa-apa," ujarnya.
Rektor UGM, Panut Mulyono mengatakan, mulai 16 Maret 2020 seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara dosen menyiapkan konten pembelajaran dari berbagai sumber melalui sistem manajemen pembelajaran yang dikembangkan melalui https://elok.ugm.ac.id. Pembelajaran juga bisa memakai sisten lain yang biasa digunakan oleh mahasiswa dan dosen.
"Silakan dosen memilih metode kegiatan belajar mengajar yang sesuai tanpa harus bertatap muka di kelas," katanya, Sabtu, 14 Maret 2020.
Lebih lanjut ia menuturkan, dosen melaksanakan kegiatan belajar mengajar berbasis konten dari rekaman video yang bisa diunggah ke Youtube yang sifatnya tidak langsung (tunda) dan dikombinasikan dengan komunikasi melalui email, grup sosial media, forum diskusi online, website dan bentuk lain yang sesuai preferensi dosen.
Rektor UNY, Sutrisna Wibawa menjelaskan, perkuliahan secara online tersebut ditujukan bagi seluruh mahasiswa di UNY, baik jenjang diploma, S1, S2 hingga S3. Untuk perkuliahan teori akan dilakukan secara online mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020.
"Nantinya perkuliahan akan dilakukan melalui BeSmart dan/atau berbagai platform dan media sosial seperti google classroom dan email," katanya.
Untuk perkuliahan praktikum di laboratorium, bengkel atau yang sejenis ditangguhkan, diganti dengan penugasan, atau diselenggarakan pada Juni dan Juli 2020. Sedangkan untuk perkuliahan lapangan ditangguhkan atau dijadwalkan ulang sampai pemberitahuan lebih lanjut.
"Pengaturan pelaksanaannya diserahkan kepada program studi masing-masing dengan catatan selalu menerapkan kewaspadaan dan pencegahan atas penyebaran Covid-19," ujarnya. []
