TAGAR.id, Jakarta - Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi salah satu program yang diutamakan Presiden Prabowo. Supaya program ini bisa menyasar lebih banyak siswa, Prabowo mengefesiensi anggaran kementerian hingga perjalanan dinas.
Saat ini anggaran MBG ada di angka RP 71 triliun. Kendati demikian, anggaran tersebut masih ditarget agar dapat bertambah menjadi Rp 140 triliun supaya program bisa lebih luas dan merata.
1. Pangkas APBN
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo memangkas APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. APBN yang dipangkas meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 50,59 triliun.
"Melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja: Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025; APBD Tahun Anggaran 2025 dan Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Inpres tersebut.
Meski demikian, nantinya anggaran yang berasal dari pinjaman dan hibah, Rupiah Murni Pendamping, Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diprioritaskan untuk tidak dipotong.
“Usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025,” lanjut Inpres tersebut.
2. Minta Pemda Patungan
Selain memangkas APBN, Prabowo juga mengincar pemasukan lain untuk MBG dapat berasal dari hasil patungan Pemerintah Daerah (Pemda).
Hal ini disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta Pemda agar dapat menyumbang APBD dengan target Rp 5 triliun untuk program MBG. Nantinya APBD kabupaten dapat menyumbang Rp 2,4 triliun dan APBD provinsi dapat menyumbang Rp 2,5 triliun.
Untuk hal ini Tito mengungkap sudah ada anggara sebesar Rp 2,3 triliun yang sudah terkumpul. Selain patungan dari Pemda, Tito juga meminta agar Pemda dapat membangun 2.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan pengumpulan anggaran dari Pemda maka SPPG dapat ditambah hingga 4.000 unit.
"Targetnya antara 2.000 sampai 4.000 (SPPG) mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun kemudian Provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun ini kita perintah, mereka banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," jelas Tito.
3. Pangkas Perdinas
Cara lain Prabowo untuk menambah anggaran MBG adalah meminta kementerian/lembaga untuk mengefisiensi belanja. Ini dilakukan lewat penghematan belanja operasional seperti perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas (perdinas), bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan alat dan mesin.
Dengan berbagai langkah tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap, nantinya penerima manfaat dari MBG dapat bertambah.
“Alhamdulillah MBG sudah berjalan, namun Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi,” jelas Prasetyo. []