Manokwari, (Tagar 27/3/2018) - Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan napotisme (KKN) dalam seleksi calon pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ingin bermain di belakang layar, memberikan imbalan berupa sepersen uang atau sekecil apa pun agar tolong laporkan kepada saya atau panitia supaya ditindak,” tegas Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa (27/3/2018).
Sebanyak 166 orang mengikuti seleksi calon pejabat di Pemerintah Provinsi Papua Barat. Ada sejumlah mantan pejabat yang terjerat kasus, tetapi masih mendaftarkan diri.
Dominggus menjelaskan, seleksi pejabat daerah harus berlangsung sesuai aturan, mengacu pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Diseleksi sesuai persyaratan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan pangkat.
Lelang jabatan, kata Dominggus, dilakukan untuk mengisi kekosongan pejabat karena faktor meninggal dunia atau pensiun.
Ia juga menjelaskan, aparatur sipil negara (ASN) masih aktif mempunyai hak untuk mengikuti lelang pejabat, namun tetap dalam seleksi terakhir akan mengacu pada persyaratan administrasi. Ia meminta panitia seleksi bersikap jujur, transparan, dan akuntabel.
Panitia seleksi pejabat, kata Dominggus, adalah gabungan antara pemerintah dan orang-orang independen dari akademisi Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua.
"Saya yakin mereka tidak akan melakukan kecurangan atau KKN," kata dia.
Dominggus mengajak para calon pejabat esalon II mengikuti tahapan sampai selesai. "Kalau memang Tuhan berkehendak, pasti akan dipilih yang terbaik."
Ia juga berpesan pada siapa pun nanti yang lolos seleksi agar benar-benar mendukung semua program kerja gubernur dan wakil gubernur Papua Barat.
"Kami membutuhkan kepala dinas muda yang energik, memiliki kreativitas dan inovasi tinggi, mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dalam melayani masyarakat Papua Barat," pungkasnya. (dhy)
