Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membisu seribu bahasa dihadapkan kepada pertanyaan terkait sengkarut revitalisasi Monumen Nasional (Monas) dengan pemerintah pusat. Kejelasan proyek ini menjadi menggantung. Fraksi PSI DPRD DKI meminta agar Anies menjelaskan dan tak lari dari masalah pembangunan di Ibu Kota ini.
"Jadi jangan lari dari tanggung jawab. (Gubernur) harus bisa menjelaskan dan tahu perkembangan yang ada di Jakarta," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad kepada Tagar, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.
Ini kan awal masalahnya ketika tidak ada yang bisa menjelaskan.
Menurut Idris, persoalan revitalisasi yang menelan biaya Rp 114 miliar ini makin menggelinding lantaran tiadanya kejelasan dari pemegang otoritas. Selain penebangan pohon dan status izin, proyek yang kini harus terhenti ini menyisakan segudang tanda tanya dan curiga.
"Ini kan awal masalahnya ketika tidak ada yang bisa menjelaskan," ujar legislator jebolan Universitas Indonesia ini.
Proyek revitalisasi Monas. (Foto: Tagar/Edy Syarif).Sebagai anggota DPRD, Idris mengatakan, pihaknya telah memanggil jajaran Dinas Kehutanan DKI. Pemanggilan itu untuk mendapatkan penjelasan dan audit perihal ratusan pohon yang ditebang demi mempermulus revitalisasi.
"Kami ingin mengetahui yang ditebang berapa, dipindahkan berapa, inventaris datanya berapa," katanya.
Hanya saja, dinas terkait tampaknya mengikuti arahan bosnya, Anies Baswedan. Dinas Kehutanan belum menanggapi undangan DPRD DKI.
Seperti diketahui, Anies Baswedan tutup mulut sejak polemik revitalisasi ini mulai disoroti publik. Padahal wartawan selalu meminta pernyataannya terkait revitalisasi setiap pertemuan terbuka.
Pada 23 Januari 2020, Anies Baswedan menggelar jumpa pers di Balai Kota. Ketika itu, dia mengumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi kendaraan listrik. Hanya saja, dia buru-buru masuk ke ruang kerjanya ketika ditanya wartawan terkait revitalisasi Monas.
Pada 31 Januari 2020, Anies kembali ditanya wartawan soal revitalisasi usai meresmikan jalan layang di Bekasi. Namun mantan Rektor Paramadina itu lagi-lagi menghindar. “Enggak, enggak,” katanya sambil berlalu.
Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional (Monas) juga mengaku diminta 'irit bicara' soal revitalisasi. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Irfal Guci, ketika dimintai keterangannya terkait proyek di kawasan Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat itu oleh Tagar.
"Sebenarnya saya diminta irit bicara soal revitalisasi," kata Irfal ketika ditemui di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. []
