Jakarta - Juru bicara khusus penanganan virus corona Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan pemerintah Indonesia belum akan mengambil opsi lockdown untuk mengendalikan penyebaran virus corona.
"Kami belum menempatkan opsi lockdown sebagai penyelesaian, karena Korea sendiri begitu lockdown, kasusnya tambah lagi dan begitu dibuka malah jumlahnya makin turun, tapi akan dinamis nanti," ujar Yurianto di lingkungan Istana Presiden Jakarta, Minggu, 15 Maret 2020.
Lockdown, dalam kamus bahasa Inggris artinya kuncian. Menurut Wikipedia, lockdown merupakan kondisi protokol darurat untuk mengunci suatu wilayah agar tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar untuk menghindarkan warganya dari penyebaran virus.
Dengan adanya kebijakan lockdown, orang yang berada di wilayah tersebut tidak boleh keluar, tidak boleh berkomunikasi dengan pihak luar hingga batas waktu yang ditentukan, sesuai kebijakan yang diambil presiden atau kepala pemerintahan masing-masing negara.
Korea Selatan pada Minggu, 15 Maret 2020, mencatat 76 kasus baru virus corona dengan tiga kematian, penurunan kasus baru menjadi dua digit untuk pertama kalinya selama tiga pekan.
Korea Selatan, yang memiliki jumlah kasus tertinggi di Asia setelah China, kini mencatat 8.162 kasus terkonfirmasi secara keseluruhan dengan 75 kematian, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC).
Korsel menunjukkan tren penurunan kasus baru dan jumlah terbaru itu secara signifikan lebih rendah dari puncaknya, yakni 909 kasus pada 29 Februari dan turun dari 107 yang dilaporkan pada Sabtu, 14 Maret 2020.
Kami belum menempatkan opsi lockdown sebagai penyelesaian.
Sebanyak 41 kasus baru berasal dari Kota Daegu, pusat wabah corona di negara tersebut.
Total 120 pasien dipulangkan dari rumah sakit, dan selama tiga hari berturut-turut, jumlah harian pasien yang sembuh berada di atas jumlah kasus baru terkonfirmasi sejak Korea Selatan mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada 20 Januari.
Mulai Minggu, Korea Selatan mengharuskan pengunjung dari Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol dan Belanda menjalani pemeriksaan perbatasan yang ketat. Sebelumnya, aturan serupa juga diberlakukan bagi pendatang dari China, Italia dan Iran, yang dilanda hebat virus corona.
Selain mengukur suhu tubuh di bandara, pengunjung dari negara-negara tersebut juga harus mengunduh aplikasi pemerintah Korea Selatan untuk melaporkan setiap hari apakah mereka memiliki gejala corona.
Korea Selatan melakukan tes terhadap ratusan ribu orang, dan bagaikan detektif menggunakan ponsel dan teknologi satelit, melacak orang-orang yang berpotensi tertular corona.
Situasi Indonesia dan Dunia
Hingga Minggu, 15 Maret 2020, pasien positif corona di Indonesia berjumlah 117 orang: 104 pasien dalam perawatan, 8 pasien sembuh, 5 pasien meninggal.
Sementara perkembangan corona Covid-19 di dunia hingga Minggu, 15 Maret 2020, adalah sebanyak 156.730 kasus di 152 negara dengan jumlah kematian 5.839 dan pasien yang sudah dinyatakan sembuh menjadi 75.932 orang.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan pandemi virus corona. Italia menjadi negara di luar China dengan jumlah korban terbanyak, yakni 21.157 kasus. Sementara korban meninggal di Italia tercatat 1.441 kematian.
Setelah Italia, negara dengan jumlah kasus corona terbanyak berikutnya adalah Iran. Hingga hari ini, tercatat 12.729 pasien dengan total korban meninggal 611.
Korea Selatan menjadi negara ketiga untuk kasus infeksi corona terbanyak. Total 8.162 kasus dengan 75 orang meninggal.
Lockdown Bukan Satu-satunya Pilihan
Seperti langkah yang ditempuh pemerintah pusat, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga tak mau Surabaya lockdown dalam menangani corona.
"Kita coba lihat Korea Selatan yang membuktikan tidak perlu lockdown. Tapi yang penting adalah kita disiplin," kata Risma saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, di Surabaya, Minggu.
Risma mengatakan Kota Surabaya belum dilakukan lockdown karena pertimbangan ekonomi. "Kalau lockdown ekonomi habis nanti."
Ia mengatakan ada beberapa hal penting yang harus disiapkan pemerintah kota kalau harus mengambil keputusan lockdown. Di antaranya kepatuhan warga, ketegasan aparat, menjamin ketersediaan bahan pokok termasuk makanan bagi warga tidak mampu, kekuatan informasi dan komunikasi.
Menurut dia, peran Pemkot Surabaya saat ini adalah harus menjalankan protokol-protokol yang dibuat pemerintah pusat dan dikondisikan dengan keadaan di Kota Surabaya. Yaitu melakukan pemantauan, khususnya di ruang-ruang publik, transportasi, dan membatasi adanya kerumunan.
Banyak protokol yang telah dibuat pemerintah pusat, seperti protokol kesehatan, protokol ruang publik, protokol perbatasan, protokol transportasi, dan protokol komunikasi, termasuk mengantisipasi dan menangkis hoaks yang banyak beredar.
Lockdown atau Tidak Lockdown
Tentang lockdown atau tidak lockdown, Presiden Jokowi menyampaikan penjelasan di laman Facebook, Minggu.
"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Menghadapi pandemik global Covid-19 ini beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensinya, ada yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran Covid-19.
Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 di Indonesia ini derajatnya bervariasi antardaerah.
Karena itu, saya minta seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota terus memonitor kondisi daerahnya, berkonsultasi dengan pakar medis, dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam.
Para kepala daerah juga saya minta membuat kebijakan sesuai kondisi daerahnya menyangkut proses belajar dari rumah bagi pelajar/mahasiswa, kebijakan tentang sebagian ASN bekerja di rumah dengan tetap memberi pelayanan kepada masyarakat, dan menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Selain itu, setiap daerah agar meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal, memanfaatkan kemampuan Rumah Sakit Daerah, bekerja sama dengan Rumah Sakit Swasta, serta lembaga riset dan pendidikan tinggi.
Saya sudah memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran untuk digunakan secara efektif dan efisien, cepat, dan memiliki landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakannya." []
Baca juga:
