Jakarta - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis siap membuat gerakan turun ke jalan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Kemungkinan aksi massa itu bakal digelar di depan DPR setelah Aksi 212.
Kami juga nanti bikin gerakan ke DPR untuk sama-sama menolak (Omnibus Law).
FPI menilai draf Omnibus Law yang beredar di publik jika disahkan menjadi Undang-Undang dapat menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Maka itu, kata Sobri, pihaknya menaruh sangsi terhadap Omnibus Law dengan rencana turun ke jalan di depan DPR tetapi terkait waktu belum bisa diutarakan detailnya.
"Kami juga nanti bikin gerakan ke DPR untuk sama-sama menolak (Omnibus Law) karena merugikan rakyat," kata Sobri saat konferensi pers di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.
Baca juga:
- PA 212: Kolaborasi Jokowi dan Prabowo Hasilnya Nihil
- FPI Laporkan Ade Armando, PA 212: Sudah Tersangka
Sobri kemudian menyorot Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dia menilai draf rencana kebijakan itu bagian dari skema yang memang menyudutkan rakyat dengan membuka keran besar bagi pengusaha asing untuk mengeruk keuntungan di Indonesia. Nantinya, jika dibiarkan, Omnibus Law akan memandang pengusaha lokal dari tingkatan pemula ke atas sebelah mata.
"Ini ujung-ujungnya hanya membuka pembodohan kepada kepada masyarakat, membuka investasi asing sebesar-besarnya. Pengusaha lokal semacam tidak berguna, nggak ada yang punya pikiran," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah yang mencanangkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk diajukan ke DPR harus mempertimbangkan kembali sejumlah poin-poin. Utamanya keberpihakan kepada pengusaha lokal dibandingkan kepentingan asing.
FPI, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) akan menggelar Aksi 212 bertemakan 'Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI' di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat, 21 Februari 2020.
Aksi 212 akan dimulai dari titik kumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Dari situ, massa akan berjalan kaki ke depan Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi di Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir.
Aksi mereka bakal menyerukan sejumlah permasalahan korupsi, di antaranya kasus tukar guling jabatan anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku, begitu juga sorotan terhadap kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Koordinator Aksi 212 Subhan ditemui di lokasi sama mengungkapkan sejumlah izin terkait digelarnya Aksi 212 telah dikantongi pihaknya. Termasuk surat izin dari Polda Metro Jaya sehingga harapannya aksi tersebut bisa berjalan dengan damai dan lancar.
"Insya Allah panitia sudah melengkapi administrasi terkait rencana aksi, antara lain surat pemberitahuan ke polisi koordinasi dengan Polda Metro Jaya sudah dilakukan dan Insya Allah aksi akan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar," tutur dia.
Baca juga:
- Guntur Romli Dukung FPI dan PA 212 Bertranformasi
- Tuntutan Tak Dipenuhi, FPI Ancam Gelar Aksi Berjilid
