Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga independensi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan proses review atas hasil uji klinis vaksin tahap ketiga.
Hal itu mengingat, pemerintah baru saja mendatangkan kembali 1,8 juta dosis Vaksin Sinovac tahap II yang tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, 31 Desember 2020.
Kita mendatangkan vaksin bukan dengan prinsip sekadar memenuhi kuota, tapi untuk memastikan imunitas rakyat terhadap virus Covid-19
Di sisi lain, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Vaksin AstraZeneca dan Novavax untuk mengamankan pasokan masing-masing sebanyak 50 juta dosis.
"Kedatangan 3 juta dosis vaksin Sinovac dan pemesanan vaksin AstraZeneca dan Novavax tidak boleh menjadi tekanan pada BPOM dalam proses review atas hasil uji klinis tahap ketiga. BPOM harus tetap bekerja secara independen dan transparan," kata Netty melalui keterangannya, Sabtu, 2 Januari 2021.
Menurutnya, jaminan independensi BPOM merupakan syarat mutlak untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi.
Netty Prasetiyani Aher meminta agar pemerintah memanfaatkan masa penundaan vaksin Covid-19 untuk melakukan evaluasi komprehensif. (Foto:Tagar/Netty Aher)
"Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan silang pendapat yang menimbulkan keraguan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus mengumumkan hasil uji klinis vaksin secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran. Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut," ujarnya.
Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan terpenuhinya kebutuhan vaksin sejumlah 426 juta dosis. Sebab, negara-negara di dunia tengah berusaha untuk mendapatkannya.
"Pemerintah harus memiliki kebijakan lobi dan intervensi yang kuat di dunia internasional agar Indonesia diperhitungkan dan kebutuhan vaksin kita terpenuhi" kata Netty.
Vaksin Covid-19 dari Sinovac Biotech Cina. (Foto: Tagar/EPA)
Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan pemerintah untuk memastikan kualitas vaksin yang dibeli meskipun didesak oleh kebutuhan akan jumlah vaksin yang besar dan harus berlomba dengan negara-negara lain.
"Jangan sampai pemerintah mengabaikan kualitas, tingkat efikasi dan kehalalan vaksin. Kita mendatangkan vaksin bukan dengan prinsip sekadar memenuhi kuota, tapi untuk memastikan imunitas rakyat terhadap virus Covid-19, apalagi sekarang sudah muncul mutasi baru virus corona," tuturnya.
Pemerintah juga dituntut untuk memperhatikan proses vaksinasi yang berjalan sesuai dengan SOP, teliti dan penuh perencanaan.
- Baca juga: Hasil Uji Coba Vaksin Sinovac di Brasil
- Baca juga: Menlu Retno: Besok, Tambahan 1,8 Juta Vaksin Sinovac Tiba
"Vaksinasi harus dilakukan setelah semua prosedur dipenuhi, baik dari aspek produk vaksin itu sendiri maupun kebutuhan pendukungnya. Pemerintah tidak boleh tergesa-gesa yang justru dapat berdampak buruk di kemudian harinya. Kita tidak ingin ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang tidak diperhitungkan sebelumnya," ucap Netty.[]
