TAGAR.id, Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ditanya terkait reshuffle Kabinet Merah Putih di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Muzani bilang, reshuffle merupakan hak dari Prabowo.
“Reshuffle itu adalah hak sepenuhnya dari Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
"Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini," tutur dia.
Ketua MPR RI ini mengatakan, dirinya mendukung keputusan terbaik yang akan diambil Prabowo. Kendati begitu, ia mengaku tak tahu siapa menteri yang bakal direshuffle.
“Karena beliau lah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu,” ujar dia.
"Tapi kapan, kami terus terang belum tahu siapa, apa lagi. Saya lebih nggak tahu," tutur dia.
Prabowo sempat ditanya soal peluang reshuffle kabinet usai 100 hari kerja. Di paparannya saat Harlah ke-102 PBNU, Prabowo sempat menyinggung semua menteri dan pejabat lainnya harus ikut kebijakannya.
"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo.
Saat ditegaskan, Prabowo kemudian memberikan pernyataan lainnya. Katanya yang tak mau bekerja baik akan disingkirkan. "Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo.
"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," lanjutnya. []