Pematangasiantar - Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Hubungan Islam Kementerian Agama Kota Pematangsiantar, Maranaek Hasibuan mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan terkait Masjid Al Jihad bersama PT Telkom dan lembaga masyarakat lainnya.
"Iya, sudah kita ketahui soal itu. Nanti hari Selasa ya (26 November) akan ada pertemuan dengan pihak Telkom. Nanti dihadiri langsung oleh kepala kantor (Kementerian Agama). Nanti jawabanya ada di sana soal itu," ungkap Maranaek, Jumat 22 November 2019.
Maranaek menambahkan, pertemuan nanti untuk menjelaskan duduk persoalan Masjid Al Jihad yang berada di kompleks PT Telkom Pematangsiantar.
"Nanti, Selasa dibuka semua di sana, normanya, etikanya, semua akan nanti ada di sana," terangnya.
Saya kira kita memerlukan pemerintah untuk dapat memediasi persoalan ini
Untuk itu Maranaek berpesan agar umat Islam tabayun melihat persoalan.
"Islam mengajarkan tabayun, lakukan klarifikasi, kan banyak pihak yang bisa ditanyai terlebih dahulu. Tapi tanpa menyalahkan siapapun nanti kita klarifikasi semua bagi pihak yang merasa perlu," tutur Maranaek.
Bangunan Balei Merah Putih, milik PT Telkom Kota Pematangsiantar. Dulunya terdapat Masjid Al Jihad sebelum pembangunan Balai Merah Putih 2018 lalu. (Foto: Tagar/Istimewa)
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Utara, Gusmiyadi mengatakan terkait keberadaan Masjid Al Jihad dapat diselesaikan melalui validasi data dengan pihak terkait untuk memediasi duduk persoalan.
"Apakah masjid tersebut ada pada tanah wakaf atau bukan. Saya kira kita memerlukan pemerintah untuk dapat memediasi persoalan ini," terangnya.
Dia menyebut, jika pun bukan berstatus tanah wakaf, PT Telkom agar menyertakan skema keberadaan masjid pada desain areal perkantoran BUMN tersebut.
Menurut dia, keberadaan masjid di wilayah tersebut tampaknya sangat diperlukan. PT Telkom sebagai perusahaan plat merah, tentu dapat merespons kegelisahan masyarakat sebagai bagian dari aspirasi.
"Dan pembangunan masjid dapat diartikan sebagai langkah dari membina lingkungan," ungkap Gusmiyadi.
Dia meminta semua pihak menahan diri terkait persoalan tersebut dan tidak bertindak reaktif yang akan memicu kesimpangsiuran informasi.
"Nanti akan memunculkan ekses negatif bagi kebersamaan kita jika begitu. Pemerintah juga aktif melakukan klarifikasi pada masyarakat. Saluran informasi dan sikap pemerintah ini penting sebagai rujukan masyarakat dalam melihat persoalan sensitif ini. Dan pihak Telkom memang wajib membuat masjid yang dapat diakses masyarakat sekitar," tuturnya. []
