Pematangsiantar - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi munculnya inisiatif dari sekelompok masyarakat yang meluncurkan Prakerja.org. Di matanya, website tersebut memberikan layanan layaknya program Kartu Prakerja, namun tanpa dipungut biaya alias gratis. Dia menilai program yang dikampanyekan Presiden Joko Widodo, apabila masih dilanjutkan, malah berpotensi menjadi skandal memalukan di kemudian hari.
"Ini kreatifitas anak bangsa yang patut diacungi dua jempol sekaligus. Mereka peduli bangsa dengan cara yang smart, manfaatkan penggunaan internet sehingga bisa diakes secara luas oleh masyarakat, khususnya usia muda yang banyak menggunakan akses internet. Sangat membantu untuk pengembangan diri sebagai bekal mendapatkan pekerjaan yang layak," kata Sukamta kepada Tagar, Rabu, 20 Mei 2020.
Baca juga: PKS Sebut PSBB Jokowi Dianggap Lelucon Masyarakat
Ini bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi gaya baru
Menurutnya, keberadaan website Prakerja.org ini menjadi kritik paling nyata terhadap penyelenggaraan program Kartu Prakerja oleh pemerintah yang menggelontorkan anggaran sangat besar, namun tak ada jaminan karier ke depannya. Selain itu, dia menyoroti di dalam Prakerja turut melibatkan 8 platform digital, di antaranya Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir dan Kemnaker.
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra)"Website Prakerja.org ini setidaknya membuktikan secara nyata dua hal. Pertama, pelatihan online bisa diakses secara luas oleh masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya. Tidak perlu habiskan anggaran rakyat senilai Rp 5,6 triliun sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah bersama 8 platform digital, yang ternyata dengan anggaran sebesar itu juga tidak memberi jaminan peserta akan mendapatkan pekerjaan," ujarnya.
Baca juga: PKS, PDIP dan 3 Fraksi Minta RUU Cita Kerja Ganti Nama
Dia menegaskan, seharusnya pemerintah dapat belajar dari situs yang dibentuk oleh anak muda kreatif ini, dengan memberikan materi pelatihan kerja yang berkualitas dan gratis di tengah ekonomi masyarakat yang sedang morat-marit.
"Jadi yang berkualitas juga bisa disediakan secara gratis, di internet banyak hal bisa didapatkan. Mestinya dengan kondisi bangsa yang tengah kesulitan keuangan karena dampak Covid-19, pemerintah bisa hemat anggaran dan gunakan untuk hal yang paling prioritas," kata dia.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemerintah menghentikan program pelatihan online Kartu Prakerja. Menurut Sukamta, program tersebut berpotensi menjadi skandal paling memalukan dalam sejarah Indonesia.
Sebab, sudah banyak dilontarkannya kritik yang menunjukkan banyak kelemahan dan kekurangan program Kartu Prakerja, akan tetapi pemerintah malah terkesan seperti menutup kuping terhadap banjirnya masukan dari berbagai elemen menyangkut program tersebut.
"Hentikan segera! (Prakerja). Rakyat saat ini sedang susah, janganlah kondisi ini malah dimanfaatkan untuk program yang tidak prioritas, tidak jelas dan terkesan akal-akalan. Model kerjasama dengan 8 mitra platform digital juga manfaatkan celah hukum pengadaan barang jasa. Ini bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi gaya baru," ucapnya.
Dia berharap pemerintah dan para mitra platform digital yang digandeng mengurungkan niat untuk tidak melanjutkan program Kartu Prakerja. Di masa sulit akibat pandemi Covid-19 seperti ini, kata dia, mestinya yang dihadirkan pemerintah adalah rasa saling membantu, bergotong-royong, hingga meringankan beban bagi orang-orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Masih sangat mungkin bagi pemerintah untuk menarik kembali program ini. Untuk anggaran yang sudah telanjur dicairkan sebesar Rp 1,6 triliun bisa dibekukan dulu. Mitra platform digital bisa mengubah pelatihan yang tadinya berbayar menjadi gratis atau cuma-cuma sebagai wujud sumbangsih kepada bangsa dan masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Sementara anggaran bisa difokuskan untuk jaring pengaman bagi korban PHK," kata Sukamta. []
